JOGJA – Kewajiban memakai mata uang rupiah untuk kegiatan transaski di Indonesia terus disosialisasikan. Sosialisasi tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Namun juga pada penegak hukum, seperti kepolisian. Apalagi, nantinya para pelanggar bisa dipidanakan.Kepala Kantor Perwakilan Bank In-donesia (KPBI) DIJ Arief Budi San-tosa menjelaskan, kewajiban mema-kai rupiah berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015. “Tidak langsung akan dipidana, kami masih terus sosialisasikan aturan tersebut. Pada saatnya nanti, pelang-garan bisa ditindak pidana dan itu ranah kepolisian,” kata Arief seusai penandatanganan pokok kesepahaman atau MoU dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dan Kepolisian Ne-gara Republik Indonesia di KPBI DIJ, kemarin (27/8).
Arief mengatakan, dalam PBI Nomor 17/2015 disebutkan, semua transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah. Meski ada pengecualian kewajiban penggunaan rupiah untuk sejumlah transaksi. Seperti untuk transaksi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi per-dagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan transaksi pembiayaan internasional.”Transaksi dalam negeri harusnya dengan rupiah. Karena pertimbangan tertentu, bisa dengan valas,” jelasnya.
Aturan penggunaan rupiah tersebut, tidak berpengaruh pada pariwisata di DIJ. Menurutnya, banyak wisatawan mancanegara yang berbelanja di Jog-ja, sudah menggunakan rupiah. Untuk itu, BI mengimbau pelaku pariwisata lain, termasuk perhotelan untuk me-nyesuaikan. Di antaranya, memasang rate harga dalam bentuk rupiah. “Sebelum membayar, harus ditukar-kan dulu valas ke rupiah,” ungkapnya.
Di DIJ, terdapat 11 perusahaan valas yang terdaftar resmi di KPBI DIJ. Arief menambahkan, kebijakan ini untuk menjaga kedaulatan rupiah di dalam negeri. Saat ditanya pengaruh kebi-jakan tersebut terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar yang terjadi saat ini, Arif menegaskan pengaruh-nya tidak langsung. Namun dalam jangka panjang.Kapolda DIJ Brigjen Pol Erwin Tri-wanto mengaku, siap mengawal ke-bijakan penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri. Menurut Erwin, dalam pola transaksional atau bisnis lainnya, ada indikasi belum optimal dalam penggunaan rupiah maupun penyalahgunaan kegiatan usaha pe-nukaran valas, yang bisa menjadi bagian tindak kejahatan. “Adanya pokok kesepahaman Polri dan BI dapat bersinergi untuk pem-binaan, penanganan, dan penegakan hukum,” ujarnya.
Erwin juga menyatakan sudah me-nyiapkan para penyidiknya. Mereka dibekali pemahaman dan siap bila ditemukan dugaan pelanggaran pi-dana pembayaran perbankan. Ia mengaku, kegiatan penukaran valas juga rawan disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang, perdagangan narkotika, hingga penyelundupan. “Se-olah-olah mengatasnamakan bisnis transaksi tukar-menukar uang. Padahal bisa jadi bentuk penyalahgunaan dan kejahatan,” katanya. (pra/hes/ong)