Di Gunungkidul pemerintah kabupaten (pemkab) belum memiliki data pasti berapa jumlah nominal keseluruhan anggaran hibah dan bansos yang tidak terserap. Anggaran dalam bentuk uang bisa terdeteksi, namun bantuan dalam bentuk barang rincian biaya ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul Edy Basuki mengatakan, total dana hibah dalam bentuk uang berjumlah Rp 31 miliar. Tahun ini, anggaran yang sudah terserap belum ada separonya. “Dari Rp 31 miliar baru terserap Rp 11 miliar,” kata Edy Basuki.
Dia menjelaskan, Rp 11 miliar tersebut disalurkan untuk kegiatan pilkada dalam hal ini diposkan kepada KPU Kabupaten dan Panwaslu. Selain itu, anggaran dana hibah juga sudah terserap ke Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI). “Lalu, Rp 21 miliar yang ada sekarang masih disimpan di kas daerah. Kami tidak bisa mencairkan karena terbentur aturan,” ujarnya.
Lalu, ditanya berapa total keseluruhan anggaran hibah dan bansos yang tidak bisa dicairkan, Edy tidak bisa menyampaikan secara rinci. Sebab, selama ini, bantuan tersebut diterima langsung oleh SKPD sehingga pelaporannya menjadi kewenangan masing-masing dinas. “Mungkin lebih tepatnya, silakan tanya kepada setiap SKPD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Syarief Armunanto mengakui, rincian penerimaan dana hibah dalam bentuk barang memang ada di setiap SKPD. Namun pihaknya mengetahui SKPD mana yang paling besar menerima bantuan tersebut. “SKPD paling besar menerima bantuan hibah dalam bentuk barang di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sekitar Rp 18 miliar. Di antaranya untuk pengadaan mesin pertanian,” terangnya. (gun/ila/ong)