RADAR JOGJA FILE
DI TEPI KALI CODE: Kawasan di bantaran Sungai Code, Gajahwong, dan Winongo akan ditata oleh Pemkot Jogja. Tak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan mencapai Rp 35,5 miliar.
JOGJA – Jika Gubernur Jakarta Ahok harus melakukan tindakan represif untuk menata warga di kawasan kumuh, di Kota Jogja jauh berbeda. Pemkot kini telah menyentuh kawasan bantaran di Code, Gajahwong, dan Winongo untuk ditata lebih humanis.
Penataan yang akan dilakukan yakni dengan membangun beberapa fasilitas umum. Mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), jalan lingkungan, jembatan, saluran air hujan, dan talud. Semua fasilitas tersebut akan digelontor APBN senilai Rp 35,5 miliar.
“Total dana untuk pemkot ada Rp 14,5 miliar. Tapi yang bisa digunakan Rp 8,5 miliar. Sedangkan yang dikerjakan pemprov ada di kawasan Winongo senilai Rp 27 miliar,” ujar Kepala Bidang Permukiman dan Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja Hendra Tantular, akhir pekan kemarin.
Hendra menjelaskan, beberapa lelang pekerjaaan dilakukan langsung pemerintah pusat. Mereka yang melelang, kemudian di daerah ada yang mengawasi pekerjaan tersebut. “Yang jelas tahun ini harus sudah selesai,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, untuk tahun ini terbagi menjadi empat paket pekerjaan. Itu sesuai dengan wilayah. Paket pertama di Kelurahan Gowongan dan Suryatmajan yang masuk bantaran Code. Kemudian paket kedua di Kelurahan Brontokusuman dan Keparakan yang juga masih di Code.
Paket ketiga berada di bantaran Gajahwong di Kelurahan Warungboto dan Pandeyan. Paket keempat di Kelurahan Giwangan. “Provinsi menangani Kawasan Winongo,” jelasnya.
Pembagian itu, lanjut dia, karena sesuai dengan mekanisme, kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 hektare ditangani oleh pusat. Sedangkan pemerintah provinsi menangani kawasan kumuh dengan luas antara 10 hektare sampai 15 hektare. Sedangkan luas di bawah 10 hektare menjadi wewenang kabupaten atau kota.
Di Kota Jogja, kawasan kumuh mencapai 278,7 hektare atau delapan persen dari total luas wilayah. Kawasan kumuh tersebut, menurut Hendra, ditargetkan bisa tertangani selesai sampai 2018 mendatang. Makanya, kini dilakukan secara bertahap.
Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Cristiana menegaskan, seharusnya pemkot telah memiliki grand design mengenai penanganan kawasan kumuh tersebut. Di dalam grand design juga memuat target pekerjaan agar kawasan kumuh di Kota Jogja segera teratasi.
“Selama ini wilayah sudah membuat yang namanya design. Sekarang tinggal pemkot menggarapnya jadi desain besar,” saran Ana, sapaan akrabnya. (eri/ila/ong)