JOGJA – Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri tak serta merta menjadi lampu hijau bagi Pemkot Jogja mencairkan dana hibah. Pemkot Jogja memilih untuk menunda pencairan dana tersebut, sebelum benar-benar ada kejelasan.
“Belum manteb,” ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono, kemarin.
Kadri menjelaskan, pihaknya akan mengkonsultasikan kejelasan SE tersebut ke Pemprov DIJ. Ini agar di kemudian hari, jika pemkot jadi mencairkan dana hibah tak bermasalah hukum. “Lebih baik kami konsultasikan terlebih dahulu. Jika sudah jelas, baru kami cairkan,” tandas mantan Kepala Bidang Anggaran DPDPK ini.
Ia mengungkapkan, sebenarnya awal tahun lalu, pihaknya sudah mencairkan dana hibah. Meski dari total Rp 56,7 miliar yang telah ditetapkan di APBD 2015, DPDPK baru mencairkan 10 persennya. “Kami ikuti rekomendasi dari provinsi,” katanya.
Penghentian pencairan dana hibah tersebut, lanjut Kadri, belum tahu sampai kapan. Pihaknya masih menanti arahan selanjutnya dari Pemprov DIJ maupun pemerintah pusat. “Kalau penerima dana hibah sudah berbadan hukum, masih bisa cair,” terangnya.
Padahal, berdasarkan usulan di APBD DIJ, dana hibah tersebut beberapa untuk organisasi kemasyarakatan. Juga bantuan modal bagi masyarakat. Sehingga, sebagian besar penerima bansos dan hibah tersebut, kini harus gigit jari.
“Sampai sekarang belum ada bagaimana teknis selanjutnya. Kami hanya arahkan penerima untuk mengurus badan hukumnya terlebih dahulu,” terangnya.
Sesuai dengan pasal 298 ayat 4 UU No 23 tahun 2014, belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Itu setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pada pasal 5, belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Menanggapi adanya masalah untuk pencairan dana hibah ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi meminta pemkot untuk meminta penjelasan. Sebab, UU tersebut baru disahkan tahun 2014 silam. “Artinya tahun ini seharusnya masa sosialisasi,” terang Fahmi.
Ia mengungkapkan, tanpa ada sosialisasi, tentu sulit pelaksanaannya di tahun pertama. Sebab, usulan penerima hibah dan bansos tersebut saat awal lalu tak mengetahui adanya kewajiban harus berbadan hukum. “Ya, anggaran sebesar itu (Rp 50 miliar) saja jadi tidak akan terserap. Karena pemkot tidak berani untuk mencairkan,” kata Fahmi.
Tambah Dana Hibah Rp 12 Miliar
Sementara itu, meski dana hibah senilai Rp 56,7 miliar di APBD Murni 2015 ini baru cair Rp 6,7 miliar, pemkot malah menambah di APBD Perubahan. Di Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang tengah dibahas dengan DPRD Kota Jogja tersebut, pemkot menambah Rp 1,2 miliar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad menuturkan, tambahan tersebut dilakukan karena adanya beberapa pergeseran. Beberapa anggaran yang semua berupa program dan kegiatan beralih hibah. “Yang penting sasaran dan manfaatnya jelas,” ujar Edy, pekan lalu.
Ia mengungkapkan, pergeseran anggaran tersebut dilakukan demi efektivitas. Sebab, beberapa program dan kegiatan langsung jika dipaksakan tahun ini bisa tak selesai. “Yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kami berikan hibah,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono yakin, jika sudah ada kejelasan dana hibah tersebut bisa cair. Meski, untuk yang murni baru terserap sekitar sepuluh persen.
“Pekan depan (minggu ini) kami akan konsultasikan ke provinsi atau ke Kemendagri,” tandasnya.
Hasil dari konsultasi tersebut, ia harapkan bisa menjadi pedoman pihaknya untuk mencairkan dana hibah. Sehingga, dana hibah di APBD murni senilai Rp 56,7 miliar dan tambahan senilai Rp 1,2 miliar bisa cair pada tahun ini. “Tidak perlu menunda pencairannya tahun depan,” tuturnya.
Meski terjadi penambahan di ABT untuk hibah, lanjut Kadri, sebenarnya tak masalah. Asalkan, penerima di ABT tersebut sesuai dengan UU 23 tahun 2014. Yaitu memenuhi persyaratan berbadan hukum. “Kalau syarat (badan hukum) sudah terpenuhi, pasti cair. Walaupun sekarang juga ada Surat Edaran (SE) dari Mendagri. Namun SE itu belum bisa menjadi pedoman hukum,” tandasnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja Sujanarko mengungkapkan, pihaknya masih memetakan kemungkinan penambahan kegiatan hasil dari pokok pikiran dewan. Jika masih memungkinkan, maka bisa memanfaatkan dana tak terduga yang sifatnya masih sementara tersebut.
“Sudah ada kesepakatan. Jika dana tak terduga itu tidak termanfaatkan, maka akan dialihkan ke penyertaan modal supaya tidak menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa),” tandasnya.
Ia belum mengetahui, apakah pokok pikiran dewan tersebut sebagian masuk ke hibah atau program langsung. Banggar menyerahkan hal tersebut ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Yang jelas itu (pokok pikiran) merupakan aspirasi langsung dari masyarakat melalui reses,” ujarnya. (eri/ila/ong)