HB X Tetap Minta BNPT Awasi Teroris di Jogja

JOGJA – Tertangkapnya terduga teroris di daerah Cupuwatu, Kalasan, Sleman beberapa hari lalu, tidak cukup kuat sebagai alasan untuk merubah status DIJ yang selama ini aman dan nyaman. Buktinya, justru pascapenangkapan SF yang diduga sebagai jaringan Ibad dari Jawa Timur itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) justru menjadikan DIJ sebagai wilayah save house.
Direktur Penindakan BNPT Brigjen Petrus Reinhard Golose mengatakan, suasana DIJ yang aman dan nyaman selama beberapa tahun terakhir ini, akan dimanfaatkan BNPT untuk perencanaan operasi. “Selama operasi antiteror yang dilakukan sejak 2002 hingga sekarang, safe house selalu di Jogja. Termasuk saat ini,” ujar Petrus Reinhard Golose, yang juga Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XX Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) saat berkunjung ke Kepatihan Jogja kemarin (31/8).
Menurut Petrus, kesuksesan penanggulangan terorisme di tanah air selama ini juga disuport dari Jogja. Ia mencontohkan penangkapan terduga teroris di Solo dan Sleman, beberapa waktu lalu, untuk operasinya dikendalikan dari Jogja. Sedangkan ketika ditanyakan tentang potensi terorisme di Jogja, Petrus menjawab. “Jogja aman”.
Menurut dia, proses deradikalisasi terus dilakukan di Jogja. Keberadaan safe house di Jogja, hingga saat ini juga sebagai bagian dari deradikalisasi. “Sekarang untuk pencegahan terorisme, kami mengedepankan upaya deradikalisasi,” jelasnya.
Meski demikian, penilaian tersebut tak langsung membuat Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X besar kepala. Tapi sebaliknya, HB X meminta agar BNPT tetap melakukan pengawasan terorisme di wilayah DIJ.
Menurut HB X, dirinya khawatir dengan predikat wilayah yang aman, akan memunculkan gerakan radikalisme di DIJ. “Saya khawatir, jika Jogja dikatakan sebagai wilayah yang aman dan nyaman, kekuatan ekstrem juga menjadikan Jogja sebagai safe house. Saya mohon seimbang, Jogja juga diawasi,” pintanya.
Terkait permintaan tersebut, Petrus mengaku sebelumnya memang ada potensi terorisme di Jogja. Tapi hal itu sudah ditangani, salah satunya dengan penangkapan mantan Ketua Mantiqi 2, Zarkasih di Jalan Kaliurang Jogja 2007 silam.
Sementara itu, sebagai upaya keamanan di wilayah DIJ, HB X sudah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) no 9/2015 tentang Jaga Warga. Dalam pergub tersebut, jaga warga yang berasal dari warga masyarakat kampung setempat, berfungsi untuk penanganan dan penyelesaian masalah sosial di kampung.
“Dulunya ada Jogoboyo, sekarang kami sudah membentuk jaga warga untuk keamanan wilayah,” ujar HB X.
Menurut HB X, jaga warga ini bisa difungsikan untuk membantu perangkat desa, jika terjadi konflik sosial antar warga, termasuk untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan terorisme.
Jaga warga yang juga berasal dari unsur masyarakat setempat ini, dianggap bisa lebih memahami kondisi masyarakat setempat. Termasuk untuk melakukan mediasi dan fasilitasi pemecahan masalah sosial di masyarakat. “Mereka berkewajiban menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Mereka ini bisa dibiayai dengan APBD,” jelasnya.
Menurut HB X, jaga warga ini juga merupakan bentuk polisi sipil. Warga akan dilatih sebagai penegak hukum secara terbatas.
Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XX Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang juga Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri Kemenkopolhukkam Widiyanto Poesoko mendukung dibentuknya polisi sipil tersebut. Widiyanto yang mantan Kapolres Temanggung dan Banjarnegara tersebut mengaku telah dibentuk polisi sipil tersebut. Masyarakat dilatih menjadi polisi yang bertugas menjaga mengawasi masalah keamanan. “Sampai sekarang juga masih ada dan terbukti bisa menghilangkan pencurian atau konflik,” jelasnya. (pra/jko/ong)