JOGJA – Pengamat Hukum Achiel Suyanto mengatakan, ada benarnya jika masing-masing pemerintah daerah (Pemkab dan Pamkot) di DIJ memilih menahan dulu rencana pencairan dana hibah dan bansos. Sebab dari dua produk aturan yang sudah terbit, yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan sebagai penajaman adanya Surat Edaran Mendagri, masih ada celah untuk bisa dipersoalkan secara hukum.
“Menurut hemat saya, pemerintah harus menyempurnakan keluaranya aturan dulu. Kalau kemudian terbit UU, lalu disusul SE Mendagri, itu tidak terlalu kuat untuk kepastian hukumnya,” kata Achiel mengawali wawancara dengan Radar Jogja, Sabtu (29/8).
Achiel menyadari, berangkat dari niatan agar pemberian bantuan sosial (bansos) dan hibah dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam UU tersebut diatur mengenai penerima bantuan sosial dan hibah yang harus berbadan hukum, atau terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Namun pada praktiknya, hal tersebut justru menjadi penghambat proses penyaluran bantuan. Sebab banyak di antara penerima bantuan yang belum berbadan hukum. Mencoba mengatasi hal tersebut, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran bernomor 900/4627/SJ yang kurang lebih berbunyi penerima tidak harus terdaftar di Kemenkumham. Melainkan cukup terdaftar badan hukum dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kabupaten/Kota atau Provinsi melalui Kesbanglinmas.
Selanjutnya dimintakan persetujuan atau tanda tangan ke bupati atau wali kota, atau gubernur sesuai tingkat kewilayahannya. Namun dari pengamatan Achiel, tetap saja, banyak pemda yang belum berani mencairkan bantuan tersebut, mengingat dasar hukum SE Kemendagri yang tidak kuat.
Menurut Achiel, pada dasarnya bansos dan hibah adalah hubungan keperdataan antara pemberi dan penerima yang didasarkan pada satu perjanjian. Dan di dalam UU Pemda, ada syarat sebagai kebijakan bahwa penerima berbadan hukum. Padahal menurutnya, saat ini tidak semua penerima hibah berbadan hukum.
“Itu menjadi kesulitan untuk yang nilai hibahnya tidak signifikan jika harus membuat badan hukum. Kan untuk mengurus badan hukum, tidak murah. Itu lah yang menjadi persoalan,” katanya kepada Radar Jogja.
Achiel menegaskan, apabila persyaratan mengenai badan hukum tersebut tidak diubah atau diperlunak, maka yang bisa mendapatkan penyaluran dana bansos dan hibah hanya yayasan besar atau unit usaha yang telah mengantongi surat badan hukum
“Sementara kelompok masyarakat sosial di pedesaan banyak yang belum berbadan hukum. Kalau tetap disalurkan bantuan itu, pemerintah menyalahi undang-undang, penyimpangan,” ujarnya.
Achiel menganalisa, saat memutuskan UU tersebut, pemerintah tidak melihat fakta di lapangan. Maka di waktu selanjutnya terjadi kesulitan, dan membutuhkan adanya terobosan, apakah dengan PP atau Pergub.
Mengenai penerbitan SE Kemendagri, menurut Achiel, juga belum bisa jadi solusi. “SE kan berupa kebijakan. Sehingga tidak ada dasarnya, dan tetap harus dipertanggjawabkan,” ujarnya.
Lagi pula posisi UU lebih tinggi, dari pada SE. Belum lagi, tidak diterbitkannya PP, padahal setelah UU, harusnya di bawahnya ada PP, selanjutnya baru SE. “SE bukan produk hukum, sifatnya internal ke dalam. Dan berarti dianggap korupsi atau penyalahgunaan wewenang kalau dipaksakan,” jelasnya.
Karena alasan itu lah, menurut Acheil, pemerintah daerah hingga saat ini gamang untuk pencairan bansos dan hibah. “Menurut penbapat saya, tidak beraninya pemda mencairkan dana bansos dan hibah saat ini, yak arena itu tadi. Mereka pilih tiarap dulu,” terang Wakil Ketua Komisi Pengawas Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini.
Karena itu, ia berpendapat sekaligus menganjurkan, agar pemerintah menyempurnakan aturannya. Yakni, setelah adanya UU, maka bunyi pelaksanaanya harus dijelaskan di PP agar bisa menjadi dasar hukum. “Jangan langsung SE. Karena SE, tidak akan dipertimbangkan. Malah mengancam si pemberi hibah. Jangan kasih bom waktu ke pemerintah daerah,” tandasnya.
Sementara itu Mendagri Cahyo Kumolo saat dihubungi Radar Jogja menyebutkan, bahwa SE yang diterbitkan sudah cukup dapat menjadi payung hukum penyaluran hibah. “Sudah dikeluarkan Surat Edaran Kemendagri sebagai payung hukum penyaluran dana hibah. Lama kalau harus PP,” ujarnya via pesan singkat, Sabtu (29/8) kemarin. (riz/ong)