RADAR JOGJA FILE
POTENSI DESA: Upaya mempercepat pembangunan desa melalui program Alokasi Dana Desa mengalami kendala di lapangan. Ada banyak potensi yang bisa dikembangkan melalui ADD.
GUNUNGKIDUL – Upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) meng-alami kendala di lapangan. Di Gunungkidul, dari total 144 desa baru ada 56 desa yang telah mencairkan dana tersebut.Kepala Sub Bagian Kekayaan dan Keuangan Desa Sekretariat Daerah Gunungkidul M Farkhan mengatakan, dari 56 desa yang melakukan pencairan, 12 desa di antaranya dalam proses pencairan. Sedangkan sisa-nya 76 desa masih berkutat pada masalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des) Perubahan 2015 sebagai salah satu persyaratan dalam pencairan.”Karena itu, saya akan minta kepada pihak kecamatan untuk terus melakukan pendampingan sehingga proses pencairan lancar,” kata Farkhan, kemarin (1/9).
Dia menjelaskan, proses pencairan sekarang baru tahap pertama, dan masih ada dua tahap lagi dalam pencairan. Namun, jika sampai akhir tahun penye-rapan tidak bisa maksimal maka pemkab terancam penalti alokasi dana desa di 2016 mendatang.”Itu artinya, jika desa tidak mampu merea-lisasikan penyerapan minimal 70 persen, ADD berikutnya terancam dipotong. Besaran pemotongan disesuaikan dengan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran),” ujarnya.
Menurut Farkhan, toleransi Silpa hanya 30 persen, jika diatas itu maka akan terjadi pemotongan. Karena itu, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar wila-yahnya terhindar dari adanya pemotongan dana desa. “Selain karena sumber daya manusia (SDM), salah satu faktor penyebab tidak terserapnya ADD adanya perubahan alokasi anggaran yang diterima desa. Se-hingga harus disesuaikan dalam APBDes Perubahan,” tuturnya.
Nah, supaya pemotongan ADD dapat di-hindari, akan melakukan koordinasi dengan kecamatan selaku tim evaluasi. Pihak desa juga terus didorong agar mempersiapkan pencairan di termin berikutnya.Sementara itu, Camat Patuk Haryo Ambar Suwardi mengatakan, dari sebelas desa di wilayahnya, baru empat desa melakukan pencairan. Dia berdalih, keterlambatan terjadi lantaran program ini baru bagi desa.”Jadi wajar jika masih ada kesalahan, sehingga butuh proses apalagi dengan keterbatasan SDM yang dimiliki,” kata Ambar. (gun/ila/ong)