YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
SOLUSI:Dekan FTI UII Imam Djati Widodo (kiri) dan Sekretaris Program Pascasarjana UII Agus Mansur saat diskusi terbatas kemarin (1/9).
BANTUL – Lesunya ekonomi dan melemahnya nilai tukar Rupiah ber-dampak serius atas keberlangsungan sektor industri. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, ada dua perusahaan di Sewon, Bantul yang berhenti beroperasi. “Sejak Agustus lalu,” terang Kepala Disnakertrans Bantul Susanto kemarin (1/9).Menurutnya, dua perusahaan yang bergerak di bidang mebeler ini memiliki seratusan karyawan. Karena berhenti beroperasi otomatis mayoritas karyawan di PHK. “Laporan resminya sudah kami terima,” ujarnya.
Bekas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menguraikan dampak lesunya ekonomi Indonesia mulai terasa sejak Agustus lalu. Kondisi ini juga berdampak naiknya harga berbagai bahan baku produksi disertai dengan rendahnya permintaan ekspor. “Ini bukan kondisi normal. Sehingga soal pesangon tergantung kesepakat-an perusahaan dengan karyawan,” ungkapnya.Susanto berharap tak ada lagi gelom-bang PHK. Dia berharap perusahaan yang hampir terpuruk menempuh ke-bijakan ‘merumahkan’ para karyawan-nya daripada PHK. “Kalau dirumahkan hak-hak karyawan masih ditanggung perusahaan. Dan suatu saat bisa di-panggil lagi kalau sudah beroperasi,” paparnya.Kasi Hubungan Industrial Disnaker-trans An Nursina Karti menyebutkan jumlah perusahaan se-Bantul sebanyak 592. Ada sekitar 35 ribu hingga 40 ribu karyawan yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di sektor industri ini. “Selain dua yang berhenti beroperasi ada beberapa perusahaan yang sudah konsultasi,” jelasnya.
Konsultasi ini bertujuan untuk me-minta pengarahan terkait beberapa opsi yang dapat ditempuh perusahaan di tengah lesunya ekonomi. Misalnya, kebijakan PHK, ‘merumahkan’ karya-wan, hingga pengurangan shift.An Nursina menambahkan, dinas berencana melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan dengan mengajak kementerian tenaga kerja dan trans-migrasi. Di bagian lain, arus buruh Cina masuk Indonesia tak bisa dibendung lagi. Kondisi itu mulai disikapi oleh kalangan akademisi, guna meminimalisasi pe-nganggur lokal, khususnya para lulusan perguruan tinggi. Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri UII Agus Mansur menilai, isu buruh Cina meru-pakan kecolongan besar di luar kese-pakatan kebijakan masyarakat ekonomi asia (MEA). Pemerintah Indonesia dinilai belum mengantisipasi kehadiran buruh migrant. Bahkan, usulan regulasi bagi buruh migran wajib mampu berbahasa Indo-nesia justru dicoret pemerintah. “Se-harusnya pemerintah berani membuat regulasi untuk melindungi warga negaranya,” ujarnya kemarin (1/9).
Agus mencontohkan Australia yang mewajibkan tenaga kerja asing harus lulus toefl dan mahir berbahasa Inggris. Itu merupakan upaya membatasi buruh migran. “Kalau imigran itu investor besar, sih, tidak masalah. Kehadiran buruh kecil justru akan berakibat ber-gesernya sosio kultural masyarakat level bawah,” ungkap Agus.Guna menyikapi arus buruh migran, perguruan tinggi dituntut menyiapkan mahasiswanya agar mampu bersaing setelah lulus.
Terkait hal itu, Magister Teknik Industri menjawab tantangan sumber daya manusia industri global dengan membuka tiga konsentrasi baru. Teknik industri yang semula terfokus pada sistem produksi, kini menyasar rantai pasokan. Untuk mana-jemen industri tak sekedar desain produksi. Tapi mengembangkan desain sistem informasi untuk mendukung proses operasi.
Konsentrasi lain, Ergonomi, keselamatan dan kesehatan industri. Ini untuk men-jawab tantangan kebutuhan savety work. “Kami ingin membentuk lulusan yang bisa bekerja secara sistemik,” ujar Dekan Fakultas Teknologi Industri Imam Djati Widodo.Imam berharap, lulusan mampu merancang dan mengembangkan produk, pekerjaan, tempat kerja, dan sistem kerja yang menjamin keselama-tan dan kesehatan secara keseluruhan. Dan mampu mengembangkan sistem prencanaan, pelaksanaan, dan peng-awasan pengendalian manajemen untuk membantu pengendalian produksi, finansial, dan informasi. (zam/yog/din/ong)