JOGJA – Keinginan kalangan penyandang disabilitas menda-patkan perlakuan khusus dari pemerintah masih jauh dari harapan. Situasi ini bisa dilihat dari fasilitas umum yang belum pro penyandang disabilitas. Seperti bidang medis atau kesehatan,pendidikan, aksesi-bilitas, hukum, habilitasi, dan rehabilitasi. Belum lagi sektor pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, sertaperolehan jaminan sosial.Akibatnya, banyak disabilitas yang belum mendapatkan ke-hidupan yang layak.
Terlebih, masih banyak masyarakat yang memandang penyandang disa-bilitas sebagai biang masalah.”Masyarakat harus diberikan wawasan, pengetahuan, dan pengertian, bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan istimewa. Sebab, penyandang disabilitas tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti orang umumnya,” kata Koordinator Independent Legal Aid Institute (ILAI) Winarta Ha-diwiyono saat acara Hasil Kajian Permasalahan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Jogja-karta di UMY, kemarin (1/9).
Acara ini diadakan Forum Pe nguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD), Majelis Pemberdayaan Masyara-kat(MPM) PP Muhammadiyah, CIQAL, dan ILAI.Winarta melanjutkan, kalangan penyandang disabilitas masih saja menuai masalah ketika be-rada di sembilan bidang tersebut. Ia mencontohkan, banyak tro-toar yang dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima dan parkir, sehingga penyandang disabilitas terpaksa harus melewati jalan raya. Angkutan umum tidak memberikan ruang khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.”Belum semua penyandang disabilitas mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Belum semua layanan kesehatan yang dibu-tuhkan mereka tersedia. Se-perti phisioterapi, obat untuk penyandang gangguan jiwa, dan home care,” terang Winarta.
KoordinatorFPHPD Dr Arni Surwanti mengatakan, situasi yang dihadapipenyandang disa-bilitas masihmemprihatinkan. Lebih dari40persen penyandang disabilitasdi Jogjakarta belumbi-sa menikmatipendidikan dan baru 20 persen yang bekerja.Si-tuasi initerjadi, karena banyak yang beranggapan, penyandang disabilitas merupakan persoalan medis semata (orang sakit) dan pendekatan yang diperlukanada-lah belas kasihan.”Akibatnya,program pemerin-tahcenderung berupa kegiatan pemberian bantuan kebutuhan hidup.
Sementara kegiatan mem-berdayakan mereka sangat minim dan terbatas pilihannya. Penyandang disabilitas juga sulit mengakses hak yang sama dengan warga negara lainnya dan terpinggirkan perannya di masyarakat. Semua karena ku-rangnya dukungan kebijakan pe-merintah,” kritik Arni. Ia berharap, para penyandang disabilitas diberikan ruang ke-bebasan untuk ekspresi dan menyediakan fasilitas khusus bagi mereka. Karena itu, ia me-nyusulkan adanya perda yang mengatur disabilitas. “Perda akan mewajibkan instansi pemerin-tah dan swasta melayani disa-bilitas,” tegas Arni. (mar/hes/ong