RADAR JOGJA FILE
KEBUTUHAN PENTING: Sejumlah wilayah di Bantul mengalami kekurangan air saat kemarau ini. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa harus antre di sumur-sumur penampungan air.
BANTUL – Di tengah gonjang-ganjing pencairan dana hibah, menyusul pemberlakuan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian hibah Badan Penang-gulangan Bencana Daerah (BPBD) tak menemui persoalan. Hibah berupa pembangunan instalasi sumur di sejumlah wilayah rentan kekurangan air bersih dapat disalurkan.Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan, telah mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penang-gulangan Bencana (BNPB) melalui BPBD DIJ. Pengajuan bantuan sebesar Rp 2,7 miliar ini dialokasikan untuk penanganan dampak kekeringan. “Penanganan jangka panjang kekeringan dengan membangun sumur dan memperbaiki instalasi yang ada,” terang Dwi di kantornya, kemarin (1/9).
Dwi memperkirakan anggaran yang akan dikucurkan minimal sekitar Rp 1,5 miliar. Sebab, tak hanya Kabupaten Bantul yang mengajukan bantuan ke BNPB. Beberapa kabupaten di DIJ juga mengajukan bantuan serupa.Karena hanya Rp 1,5 miliar, BPBD akan menerapkan skala prioritas. Beberapa wilayah yang dianggap paling rentan terdampak musim kemarau akan diprioritaskan. “Yang menjadi prioritas beberapa wilayah di kecamatan Piyungan, Dlingo, Imogiri, dan Pundong,” sebutnya.
Menurutnya, pembangunan instalasi sumur merupakan program tahunan pemkab. Secara bertahap, pemkab mem-bangun instalasi sumur sesuai dengan ketersediaan anggaran. Enam instalasi sumur di antaranya dihibahkan kepada PAM Desa. Enam instalasi sumur ini berada di kelurahan Munthuk (Dlingo), Mangunan (Dlingo), Srimartani (Piyungan), dan Wukirsari (Imogiri).Nah, dengan adanya UU No.23/2014 ini BPBD kemudian mengubah metode penyaluran hibah instalasi sumur. “Sekarang yang menerima hibah dari BNPB adalah pemkab. Kalau G to G (government to government) kan nggak masalah,” ungkapnya.Ini dilakukan karena PAM Desa selaku penerima hibah tidak berbadan hukum. Namun demikian, penyaluran hibah dengan model baru ini berkonsekuensi instalasi sumur hasil hibah akan menjadi aset pemkab. Meskipun kelurahan yang akan mengelola dan merawatnya. “Jika kemudian oleh pemkab dihibahkan ke kelurahan kan juga bisa,” jelasnya.
Menurut Dwi, di tengah perencanaan pembangunan instalasi sumur, BPBD juga rutin melakukan dropping air di beberapa wilayah yang rentan kekurangan air bersih. Setidaknya, hingga kemarin BPBD telah menyalurkan 90 tangki air bersih. Selain BPBD, beberapa lembaga lain seperti Tagana, PMI, dan UGM juga telah menyalurkan bantuan dropping air pada masyarakat di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. “Karena di wilayah Bantul ada 71 dusun yang terdampak kekurangan air bersih saat musim kemarau ini,” paparnya. (zam/din/ong)