JOGJA – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD), dan mulai terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan di Jogjakarta, membuat Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X ngelus dada. Raja Keraton Jogja ini prihatin atas perkembangan perekonomian tanah air, khususnya di Jogjakarta.
HB X mengatakan, melemahnya rupiah terhadap dolar, sudah berpengaruh luas, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan. Meski demikian, ia berharap agar perusahaan atau pengusaha tetap bersikap arif. Utamanya menyikapi para pekerjanya. “Kami berharap, PHK itu dijadikan pilihan terakhir. Apa tidak bisa ada langkah-langkah alternatif lain sebelum PHK,” ujar HB X saat dimintai pendapatnya terkait terjadinya PHK terhadap ratusan karyawan perusahaan BUMN di Jogja, kemarin (2/9).
HB X meminta supaya pemutusan hubungan kerja merupakan langkah terakhir yang diambil pengusaha. Semisal sebelum di-PHK, para pekerjanya dirumahkan dulu. “Sebaiknya jika alasan pesanan menurun, sebelumnya pekerja bisa dirumahkan terlebih dahulu. Dan nantinya jika pesanan kembali membaik, para pekerja tersebut bisa dipanggil kembali,” tuturnya.
Selain itu, sebelum langkah-langkah efisiensi dengan merumahkan para pekerja, atau paling buruk harus melakukan PHK, dilakukan komunikasi dulu dengan pekerja. “Sebelum dilakukan langkah-langkah tersebut, kami juga berharap supaya ada pembicaraan terlebih dahulu antara para pekerja dengan pengusaha,” ungkapnya.
Bagi HB X, putusan PHK memang sangat berat bagi yang di-PHK. Sebab yang dirasakan bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi juga situasi. Yakni situasi ekonomi yang sudah sulit, dan diperparah tidak adanya lagi penghasilan yang sebelumnya menjadi pendapatan utamanya.
Diakui oleh HB X, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang sudah mencapai titik Rp 14 ribu per USD, telah mempengaruhi perekonomian,khususnya sektor menengah besar. Dan HB X tidak bisa membayangkan jika nanti nilai rupiah terus melemah, misal hingga di atas Rp 15 ribu per USD.
“Sekarang di angka Rp 14 ribu, yang kena dampak adalah perusahaan besar, tapi kalau di atas Rp 15 ribu, yang dikhawatirkan adalah nasib pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” ujarnya.
HB X sangat sadar bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di DIJ, jika akhirnya juga kena dampak krisis ekonomi, maka menjadi kekhawatiran tersendiri. “Kalau UMKM kena dampaknya, akan sulit,” tandasnya khawatir.
Saat ini, sektor UMKM belum terpengaruh dengan pelemahan nilai rupiah. Hal itu dilihatnya, dengan masih banyaknya pengunjung yang berbelanja kerajinan khas, produk UMKM. Menurut HB X, hal itu telihat di sepanjang Malioboro atau toko oleh-oleh kerajinan di Jalan Solo, yang tetap ramai pembeli. “Mereka lebih membeli oleh-oleh di Malioboro, bukan di mal-mal,” terangnya.
Sedangkan untuk perusahaan menengah besar, yang pangsa pasarnya merupakan ekspor, kondisinya memang berat. Terlebih kondisi kelesuan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. Daya beli konsumen juga rendah. “Kalau produk ekspor yang beli juga sopo (siapa)? Karena kondisi ini juga terjadi di berbagai negara lain,” ujar HB X.
Terpisah Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Andri Budirasmini mengatakan, di DIJ belum ada perusahaan yang melakukan PHK. Kalau pun Selasa (1/9) ada aksi demo yang dilakukan ratusan karyawan yang diberhentikan dari BUMN yakni PT Primisima, menurutnya, itu bukan PHK, tapi merupakan penghentian kontrak.
Meskipun begitu, Disnakertrans DIJ dan Pemkab Sleman tengah memfasilitasi mediasi perusahaan tekstil di Sleman, PT Primisima.
“Yang di Sleman kemarin itu bukan PHK, tapi ada usaha dari perusahaan untuk menghentikan kontrak karyawan kontraknya, dengan alasan efisensi,” ujarnya.
Karena itu, hal tersebut bukan sebagai kasus PHK. “Ada keluhan karyawan kontrak mau dihentikan masa kerjanya sebelum kontraknya selesai. Dan kalau perusahaan mau menghentikan pekerjanya, tanggung jawabnya harus membayar gaji sampai kontraknya selesai,” tuturnya. (pra/jko)