ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
AWASI: Ketua Bawaslu DIJ Muhammad Najib saat rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 di Jalan Bugisan, Kasihan, kemarin (2/9).
BANTUL – Bawaslu DIJ telah memetakan berbagai potensi pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di tiga kabupaten, yaitu Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Dari hasil pemetaan ini, pilkada Bantul paling berpotensi terjadi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu DIJ Muhammad Najib di sela Rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 di Jalan Bugisan, Kasihan, kemarin (2/9). “Yang menjadi problem kita (di Bantul) terkait independensi ASN,” terang Najib.
Najib menengarai tingginya potensi pelanggaran netralitas ASN karena kondisi di Kabupaten Bantul berbeda dengan Sleman maupun Gunungkidul. Hanya saja, dia enggan membeberkan perbedaan kondisi tersebut. Najib justru mengilustrasikan praktik yang terjadi di Gunungkidul dan Sleman. Dalam penilaiannya, Badingah yang notabene sebagai calon petahana tak menggunakan kekuatannya sebagai bekas orang nomor satu di Gunungkidul untuk menekan bekas bawahannya agar mendukung dan memilihnya. “Di Sleman (Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu) malah pecah kongsi,” ujarnya.
Bagi Najib, situasi ini justru dapat menekan praktik pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemkab Sleman. Sebab, kedua bekas pasangan bupati dan wakil bupati Sleman ini justru akan saling mengawasi terkait mobilisasi ASN di lingkungan pemkab Sleman. “Di tiga kabupaten ini baru Bantul yang ada pelanggaran netralitas ASN-nya,” ungkapnya.
Sejauh ini, ada dua pejabat teras Pemkab Bantul yang tersandung pelanggaran netralitas ASN. Yakni, Kepala Kantor Inspektorat Bambang Purwadi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Broto Supriyanto.Penanganan pelanggaran ini sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Biar kementerian yang menentukan sanksinya,” tandasnya.
Karena tingginya potensi pelanggaran ini, Bawaslu DIJ bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ. ORI siap mem-back up Bawaslu bila ada temuan pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, Kemenpan-RB juga berkomitmen menindak tegas ASN yang terlibat pelanggaran netralitas saat pilkada.
Najib menambahkan, Bawaslu juga akan memberikan pengawasan ekstra terhadap praktik money politic. Dari ketiga kabupaten, Gunungkidul yang paling rawan. Ini karena tak sedikit penduduk di Gunungkidul yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Ketua Panwas Pilkada Bantul Supardi mengamini potensi pekanggaran netralitas ASN sangat tinggi. Untuk itu, Panwas melakukan berbagai upaya antisipasi. Di antaranya, merekrut relawan pengawas. Tujuannya agar jangkauan pengawasan panwas pilkada lebih luas. “Kami juga berkoordinasi dengan Pj bupati agar mengintruksikan bawahannya untuk menjaga netralitas,” jelasnya. (zam/din/ong)