JOGJA – Pembiaran terhadap papan reklame yang tidak mengantongi izin teknis namun mendapat izin pemasangan oleh pemerintah daerah tingkat dua (Pemkab dan Pemkot) ditanggapi Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X sebagai kebijakan atau budaya yang salah. Menurut HB X, seharusnya pemasangan reklame tersebut mendapatkan tindakan, setidaknya ditegur.
“Mestinya ditegur kalau ada persyaratan seperti itu (mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas PUP-ESDM DIJ). Nanti akan kami tegur,” ujar HB X di kompleks Kepatihan Jogja kemarin (2/9).
HB X meminta supaya pemasangan reklame di mana pun, harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan. Selain itu, keberadaan reklame harusnya untuk memperindah kota, dan bukan menghancurkan kota. Sehingga meski izin ada di kabupaten/kota, tapi diminta tetap mematuhi persyaratan dan memperhatikan keindahan.
Raja Keraton Jogja tersebut mencontohkan seperti di Jalan Laksda Adisucipto Jogja. Masyarakat maupun wisatawan yang baru keluar dari Bandara Adisutjipto Jogja langsung disambut dengan rentetan papan-papan reklame besar. “Bagi yang tidak suka, kan reklame-reklame tersebut disebut sampah visual,” jelasnya.
Karena itu, HB X mendukung untuk dilakukan pembatasan reklame. Bahkan HB X menyempatkan menyinggung pemasangan papan reklame peluncuran logo Jogja Istimewa Maret lalu. Ia mengungkit tentang iklan luar ruang di DIJ yang semrawut. “Kami mendukung wacana untuk pemberlakuan wilayah tertentu bebas reklame,” katanya.
Suami GKR Hemas tersebut juga meminta supaya kabupaten dan kota tidak hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD) yang besar dari reklame. “Kalau PAD nomor satu, kabeh ditempeli (reklame) wae,” ujarnya.
Bahkan HB X juga mengingatkan tentang keindahan dan kenyamanan kota dengan banyaknya reklame yang terpasang. “Suasana kota harus menjadi dasar. Kalau banyak reklame, apa yang melihat juga nyaman. Kalau untuk itu, kan soal roso (rasa),” tandasnya.
Sebelumnya pemerhati budaya visual Jogja Sumbo Tinarbuko sudah mensinyalir ada ketidakberesan dalam penataan reklame. Dirinya mengambil contoh kasus target pajak reklame di Kota Jogja pada 2014 lalu yang hanya mencapai Rp 5,6 miliar, jauh di bawah target Rp 8 miliar. Padahal pada waktu bersamaan, muncul papan reklame baru hampir di semua wilayah Kota Jogja. “Dulu malah ada kesepakatan dengan Pak Haryadi (Wali Kota Jogja) jalan protokol seperti Jalan Sudirman itu bebas dari iklan luar ruang, tapi sekarang malah tambah gede-gede,” ujarnya. (pra/jko/ong)