JOGJA – Kalangan eksekutif di lingkungan Pemprov DIJ siap melanjutkan pembahasan kembali tiga rencana peraturan daerah keistimewaan (Raperdais) sisa yang belum dibahas. Apalagi, tiga raperdais tersebut saat ini sudah selesai penyusunan naskah akademis (NA) maupun legal drafting pasal per pasal.
“Secara materi dari kami (Pemprov DIJ) sudah ada, nanti tinggal dikomunikasikan kembali dengan DPRD DIJ,” kata Kepala Bappeda DIJ Tavip Agus Rayanto.
Tavip menjelaskan, komunikasi yang dimaksud, apakah untuk pengajuan tiga raperdais tersebut perlu penghantaran kembali atau tinggal menyerahkan? Termasuk apakah sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun ini? “Kalau bisa langsung, saya akan dorong eksekutif, karena materi sudah ada, daripada saling menunggu,” jelasnya.
Seperti diketahui, saat ini Pemprov DIJ dan DPRD DIJ baru menyelesaikan pembahasan dua dari lima Raperdais, yaitu tentang Perdais Induk Kelembagaan dan Tata Cara Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ. Masih ada tiga raperdais lain yang belum dibahas, yaitu raperdais tentang Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.
Menurut Tavip, sebenarnya, tiga raperdais yang belum dibahas tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan ke DPRD DIJ, tapi pada DPRD DIJ periode sebelumnya. Karena waktunya yang mepet, saat itu baru merampungkan pembahasan Raperdais Induk. Untuk perbaikan draft raperdais juga sudah dilakukan dan substansinya sudah dikantongi. “Mekanisme perbaikan setelah di-publish dan perbaikan sudah dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan tinggal menunggu itikad dari eksekutif untuk melanjutkan pembahasan Raperdais. Menurut dia, sebenarnya tiga raperdais tersebut sudah masuk dalam daftar prolegda, tapi hingga saat ini DPRD DIJ belum memperoleh draf raperdais dari Pemprov DIJ. “Dulu memang sudah masuk, tapi kan ada perbaikan saat memasukkan draf awal dan berubah besar, sekarang kami tinggal menunggu karena inisiasi reperdais kan eksekutif,” papar Inung, sapaanya.
Menurut Inung, DPRD DIJ sangat berharap bisa melanjutkan kembali pembahasan raperdais tahun ini. Entah itu tentang kebudayaan, tata ruang ataupun pertanahan. Untuk itu jika nantimya Pemprov DIJ menyerahkan draf raperdais tahun ini, pihaknya segera menugasi badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD DIJ untuk mengkajinya.
“Saya belum bisa mengatakan bisa atau tidak bisa dibahas tahun ini, kalau eksekutif berkenan menyerahkan, segera Bapemperda ditugasi untuk mengkaji dan menelaah apakah masih bisa dibahas tahun ini,” ungkapnya.
Harapan raperdais untuk segera dibahas, juga datang dari kerabat Keraton Jogja KGPH Hadiwinoto. Menurut Gusti Hadi, seharusnya pembahasan sudah selesai dilakukan DPRD DIJ pada periode sebelumnya. Tapi hal itu tertunda karena ada perdebatan tentang penggunaan kata provinsi. Kerabat keraton Jogja sendiri, jelas Gusti Hadi, sudah ikut mengawal hingga ke Jakarta. “Dewan ki kapan mbahas meneh. Ora mundar-mundur wae. Ra rampung-rampung, wis direwangi seminggu neng Jakarta barang (Dewan itu kapan membahasnya lagi. Jangan mundur-mundur terus. Tidak rampung-rampung, sudah dibantu menginap di Jakarta juga),” akunya. (pra/jko/ong)