LEMAN- Kasus dugaan pemalsuan izin pendirian bangunan kembali terjadi di Sleman. Warga Dusun Kradenan, Banyuraden, Gamping merasa ada tindak manipulasi data pada berkas perizinan untuk meloloskan proyek pendirian menara seluler di area persawahan setempat.
Kendati begitu, warga tidak ingin mengganggu proses pendirian konstruksi tower. Warga memilih menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaksana bangunan dan aparat terkait ke PTUN. “Kami minta tower dibongkar karena meresahkan warga,” ujar Abudarin saat wadul ke Komisi A DPRD Sleman kemarin (2/9).
Alasan Abudarin meminta tower dibongkar karena sebagian warga tak setuju lokasi pendiriannya. Meski dikelilingi sawah, sedikitnya ada tiga rumah penduduk masuk ring 1 radius tinggi tower. Ring satu adalah radius 1,5 kali tinggi tower. Abudarin mengklaim, ketiga penghuni rumah tersebut menolak pendirian tower karena merasa tak nyaman tinggal di bawah bangunan setinggi sekitar 75 meter itu.
Bahkan, enam lokasi telah dijajaki pengembang sebagai lokasi pendirian tower. Tapi selalu ditolak warga. Sedikitnya 20 kepala keluarga (KK) terdampak langsung radius tower di RT 4 RW 17 tersebut. “Banyak yang tak setuju, tapi mereka sudah mengantongi IMB (izin mendirikan bangunan). Bagaimana bisa,” selidik Abudarin.
Agus Sartono, warga lain, mengungkapkan adanya syarat yang diabaikan oleh pengembang menara. Agus mengaku tak lagi punya rumah di sekitar tower, namun namanya dicantumkan dalam berkas persetujuan, meski tanpa tanda tangan. “Jadi, seolah-olah saya setuju pendirian tower,” bebernya.
Dalam berkas tersebut, Agus ditulis sebagai pemilik bidang tanah nomor empat. Diakuinya, tanah tersebut dulunya memang milik Agus. Tapi telah dijualnya kepada orang lain beberapa tahun lalu. Menurut Agus, pengembang mendapatkan persetujuan sebagian warga dengan mengedarkan berkas secara door to door dan tidak pernah mengadakan sosialisasi. “Sebenarnya tak masalah ada tower di tempat kami. Tapi lokasinya jangan di situ,” lanjutnya.
Agus mengatakan, warga telah mengusulkan lokasi lain untuk pendirian tower. Tapi usulan itu tak diindahkan oleh pengembang.
Lima anggota Komisi A lantas meluncur ke lokasi tower untuk memastikan adanya permasalahan. Dari pantauan di lapangan, tower memang belum beroperasi. Belum ada jenset dan mesin operator sistemnya. Hanya konstruksi menara sudah berdiri tegak. Di tembok yang mengitari tower di tempet spanduk bertuliskan penolakan warga. Beberapa spanduk serupa juga dibentangkan di persawahan.
“Melihat kondisi ini kami akan minta pengembang untuk menghentikan proyek. Jangan dilanjutkan dulu sampai masalah selesai,” ujar Suwarno Anggota Komisi A dari Fraksi Golkar.
Dalam waktu dekat, Suwarno berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait. Termasuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, pihak pengembang tower dan perangakat desa setempat. “Masalah ini harus dituntaskan,” ungkapnya.
Ketua Komisi C Timbul Saptowo mengatakan, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2006 yang telah disempurnakan, pendirian tower harus atas persetujuan warga sekitar. “Ring satu harus seratus persen warga setuju. Ring dua dan berikutnya boleh hanya disetujui 75 persennya,” ungkap Timbul. (yog/din/ong)