BANTUL – Harapan anggota dewan yang tidak memiliki jabatan strategis untuk mendapatkan mobil operasional tampaknya tak akan terealisasi dengan mudah.
Pejabat Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo menegaskan, usulan anggota dewan terkait pengadaan mobil operasional akan menjadi catatan. Kemudian, catatan ini akan diserahkan kepada bupati terpilih nanti. “Ini sebagai masukan saya untuk bupati definitif,” terang Sigit di kantornya, kemarin (3/9).
Ini jika anggaran pengadaan mobil tak dapat dimasukkan dalam rancangan APBD Murni 2016. Secara pribadi, bekas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ ini memahami keinginan para anggota dewan.
Sebab, dengan adanya mobil operasional anggota dewan akan lebih mudah untuk bertemu dengan seluruh konstituennya. Hanya saja, pengadaan fasilitas ini tergantung ketersediaan keuangan daerah.”Kalau memang alasannya untuk cepat ke masyarakat, saya mendukung,” ujarnya.
Menurutnya, keuangan daerah tahun ini banyak yang terkuras untuk alokasi dana desa (ADD) dan penyelenggaraan pilkada. Pada tahun ini, pemkab mengeluarkan Rp 100 miliar lebih untuk ADD dan penyelenggaraan pilkada. Konsekuensinya, tak sedikit program pokok pemkab yang terganggu.
Berbeda dengan anggota dewan, pengadaan enam mobil tunjangan jabatan dan operasional bagi pimpinan dewan (pimwan) dan pimpinan alat kelengkapan (alkap) dewan dapat direalisasikan segera. Sigit menyatakan pengadaan enam mobil akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2015.”Anggarannya sekitar Rp 1,3 miliar atau Rp 1,4 miliar,” sebutnya.
Anggaran sebesar ini untuk pengadaan tiga mobil Nissan X-Trail dan tiga mobil Toyota New Innova. Rencananya, tiga mobil Nissan X-Trail diperuntukkan tiga pimwan. Lalu, tiga mobil Toyota New Innova untuk pimpinan alkap. Adapun tiga mobil Toyota Innova yang selama ini digunakan tiga pimwan akan diberikan kepada pimpinan alkap.
Dengan begitu, seluruh pimpinan alkap seperti komisi yang meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris nantinya akan mendapatkan fasilitas mobil operasional. Berbeda dengan komisi, hanya ada dua pimpinan Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD yang akan mendapatkan fasilitas mobil.
Sekretaris Masyarakat Transparansi Bantul Rino Caroko menilai, usulan pengadaan mobil operasional bagi anggota dewan non pimwan dan pimpinan alkap tak rasional. Terlebih, tingkat perekonomian masyarakat saat ini terpuruk, menyusul lesunya perekonomian nasional dan melemahnya nilai tukar rupiah.
“Mobil operasional bagi mereka apa diatur dalam peraturan perundang-undangan?,” tanya Rino heran.
Ini berbeda dengan pengadaan tiga mobil bagi pimwan dan tiga mobil bagi pimpinan alkap. Sebab, fasilitas mobil tersebut memang ada dasarnya. Namun demikian, Rino tetap mengkritiknya.”Nggak etis saja,” ucapnya.
Rino menyebutkan, anggota dewan non pimwan dan pimpinan alkap sebanyak 25 orang. Jika pengadaan mobil direalisasikan pemkab akan mengeluarkan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Ini dengan asumsi satu unit mobil Toyota Avanza senilai Rp 200 juta.(zam/din/ong)