SLEMAN – Arus protes mulai bermunculan seiring perhelatan pilkada Sleman 2015. Kemarin (3/9), Pa-guyuban Dukuh Sleman “Cokropamungkas” men-datangi kantor KPUD se-tempat untuk menyam-paikan keberatan atas isi Peraturan KPU No 3/ 2015 mengenai tata kerja penyelenggara pilkada
Mereka memrotes ketentuan pasal 27 ayat 1, huruf (k) yang mengatur anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) hanya bagi warga yang belum pernah menjabat dua kali.Ketentuan huruf (h) juga di-protes lantaran mengharuskan PPK, PPS, dan KPPS berpendi-dikan paling rendah SMA atau sederajat. “Kalau dipaksakan seperti itu, kami mending lumah tangan. Luweh-luweh (Terserah) mau pilbup atau tidak,” ujar Ketua Cokropamungkas Sukiman Hadi Wijaya sebelum audiensi dengan komisioner KPUD Sleman.Sikap mereka bukan berarti mengancam boikot. Tapi lebih pada keengganan untuk cawe-cawe dalam proses pemilihan pada 9 Desember. “Silakan PPS bentuk KPPS sendiri. Tak usah melibatkan kami,” lanjutnya.
Menurut Sukiman, dukuh yang biasanya menjadi ujung tombak proses pemilihan umum ke sulitan melaksanakan pasal tersebut. Alasannya, di setiap tempat pemungutan suara (TPS), ang-gota KPPS dipilih dan dimusya-warahkan dari wilayah paduku-han, di mana TPS itu berada dan personelnya secara umum per-nah menjabat sebagai KPPS. Ada yang sudah bertugas dua kali atau lebih. “KPPS belum siap dirombak total bagi yang pernah menjabat dua kali atau lebih,” ujarnya.
Penggantian anggota KPPS harus melalui tahapan karena dibutuhkan personel yang ber-pengalaman agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar.Sukiman menegaskan, peran dukuh tak bisa diabaikan dalam pemilu. Apalagi dukuh menjadi pelaksana pemutahiran data pemilih dan berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan pemungutan suara. Bahkan, kediaman dukuh sering men-jadi TPS lantaran belum adanya fasilitas umum di wilayah padukuhan untuk keperluan tersebut.Atas persoalan tersebut, Suki-man mendesak KPU agar mengi-zinkan personel KPPS yang pernah menjabat dua kali atau lebih tetap bisa bertugas. “Yang sulit jangan dipersulit lagi, tapi diatasi lah,” pintanya.
Komisioner Divisi Hukum, Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga Imanda Yuli-anto mengaku dilema dengan permasalahan yang dikeluhkan para kepala dukuh. Dia mengakui, penyelengga-raan pilkada rentan sengketa. “Kami hanya pelaksana keten-tuan dari pusat, sehingga tak bisa memberi keputusan,” dalihnya.Terkait hal itu, lanjut Imanda, KPUD Sleman telah melayang-kan surat ke pusat, tapi belum ada jawaban. Imanda khawatir jika pihaknya memaksakan tuntutan dukuh, justru akan berdampak kasus hukum. Meskipun diakuinya, secara teknis pelaksanaan pil-kada bakal sukses. Kasus hukum yang dimaksud adalah gugatan dari pihak yang kalah saat mengetahui bahwa legitimasi pelaksana pemungu-tan suara tidak sah karena me-nyalahi aturan. Itu dianggap akan membahayakan hasil pilkada. “Sedikit saja kesalahan akan menjadi pintu masuk gugatan bagi pihak yang kalah. Apalagi Sleman hanya ada dua pasangan calon,” paparnya. (yog/din/ong)