JOGJA – Pembahasan dua rancangan peraturan daerah istimewa (Raperdais), yakni tentang Pertanahan dan Tata Ruang belum bisa dilakukan tahun ini. Ini disebabkan Pem-prov DIJ belum menyelesaikan proses pendataan tanah kasul-tanan atau yang dikenal dengan Sultan Ground (SG), dan tanah kadipaten atau Paku Alaman Ground (PAG).Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya mengatakan, kalangan legislatif sebenarnya ingin membahas kembali tiga raperdais sisa yang belum dibahas. Yaitu raperdais Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. “Dalam rapat kemarin, ekse-kutif minta untuk (Raperdais) Pertanahan ditunda dulu. Karena belum selesai dalam pendataan tanah,” kata Zuhrif, beberapa waktu lalu (4/9).
Ditundanya pembahasan Raperdais Pertanahan, berimbas pada penundaan pembahasan Raperdais Tata Ruang. Zuhrif menjelaskan, tanpa pembahasan Raperdais Pertanahan, pihaknya tidak bisa membahas raperdais Tata Ruang. “Dalam Raperdais Tata Ruang, yang diatur kan tanah SG dan PAG. Kalau itu belum ditetapkan kan tidak bisa dibahas,” terang-nya.Untuk Raperdais Kebudayaan, pembahasanya tergantung APBD Perubahan 2015. Zuhrif me-ngatakan, saat ini sudah tidak ada lagi anggaran untuk me-lakukan pembahasan raperda maupun raperdais. Untuk itu, ia mengusulkan dalam APBD-P 2015, anggaran untuk pem-bahasan Raperdais tersebut.
Zuhrif melanjutkan, untuk Raperdais Pertanahan memang butuh pencermatan. Di DIJ ter-dapat dua macam kepemilikan tanah. Yaitu tanah hak milik yang sertifikatnya dikeluarkan BPN dengan logo Garuda. Serta tanah SG dan PAG dengan logo lambang Keraton dan Kadipaten Paku Alaman. “Ini yang harus hati-hati, jangan-jangan nanti sawah masyarakat diaku SG atau PAG,” jelasnya.Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ Benny Suharsono mengaku, saat ini proses inven-tarisasi terus dilakukan. Setelah itu dilanjutkan identifikasi dan jika sudah jelas status tanahnya akan ditingkatkan ke pendaftaran. “Pada tahun ini terus berproses sesuai kemampuan kami,” ung-kapnya.
Mantan Kepala Bidang Peren-canaan dan Statistik Bappeda DIJ ini mengatakan, akan ber-koordinasi dengan perangkat desa setempat untuk menen-tukan koordinat bidang tanah. Menurut Benny, gambar di peta dengan kondisi di lapangan kadang berbeda. Ternyata ada yang di peta luas kenyataannya lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. “Sampai saat ini yang sudah terinventarisir sekitar 10.523 bidang,” katanya. (pra/hes/ong)