JOGJA – Memasuki semester kedua tahun anggaran 2015 ini, serapan APBD belum men-capai 50 persen. Dari catatan Dinas Pajak Daerah dan Pe-ngelolaan Keuangan (DPDPK), serapan pada kuartal ketiga ini baru 40 persen.Serapan tersebut tentu cukup minim. Tapi menurut Kepala DPDPK Kota Jogja Kadri Reng-gono, serapan 40 persen di awal kuartal ketiga ini normal
Karena, tiap tahun serapan hampir sama.”Rata-rata penyerapan angga-ran hingga awal semester kedua memang 40 persen setiap tahun-nya. Kami upayakan sejumlah percepatan agar realisasi peng-gunaan anggaran bisa meningkat,” katanya, pekan lalu.Kadri menuturkan, penyerapan anggaran yang rendah ini sama sekali tak terkait dengan adanya kenaikan US dolar maupun ke-naikan harga pasir dan batu. “Belum ada proyek fisik yang gagal. Yang ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) belum mencairkan,” terang Kadri.Khusus untuk kegiatan proyek fisik, lanjut Kadri, baru dicair-kan anggarannya jika peker-jaan telah berjalan. Inilah yang membuat serapan masih rendah. Beberapa proyek fisik baru ber-jalan. Pencairan pun meng-gunakan sistem termin sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan.”Mungkin saja ada kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan di triwulan kedua tetapi ditem-patkan di triwulan ketiga. Ini yang perlu dicermati,” terangnya.
Asisten Sekretaris Kota (Assek-kot) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aman Yuriadjaya memastikan, seluruh kegiatan dan program yang masuk ang-garan tahun ini telah sesuai. Tak ada tata kala yang dilanggar.”Kami yakin tidak ada masalah apapun dalam proses penyera-pan anggaran. Sama sekali tidak ada hambatan,” ungkapnya.Aman menambahkan, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah kepala SKPD dan instansi di ling-kungan pemkot. Ini untuk me-mastikan perkembangan penyera-pan anggaran hingga kuartal kedua 2015 lalu. Hasilnya, serapan yang rendah tak sampai 40 persen ini bukan karena gejolak ekonomi. “Yang terjadi lebih disebabkan pada aspek kinerja penyelesaian keuangan. Sebenarnya, kegiatan fisik sudah berjalan,” katanya.
Tapi, pembayaran tidak dila-kukan sekaligus saat awal peker-jaan tetapi dilakukan per termin sehingga terkesan penyerapan anggarannya rendah. Masalah lain, banyak kegiatan yang ditaruh penjadwalannya pada triwulan ketiga dan keempat.”Semuanya masih on the track dan kami optimistis seluruh kegiatan bisa dilakukan sesuai rencana sehingga realisasi ang-garan hingga akhir tahun akan tinggi,” tegasnya.Sebelumnya, pengusaha jasa konstruksi mendesak pemerintah untuk merevisi Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Ini ka-rena berkaitan dengan adanya perubahan harga di pasaran. Terutama harga bahan baku yang impor, pasir, dan batu.”Harga di pasaran sudah naik. Sementara SHBJ tetap begitu saja. Ini yang menyulitkan kami kalau untuk ikut lelang proyek,” keluh Sekretaris Gabungan Pengusaha Jasa Kon-struksi Nasional (Gapensi) DIJ Tri Harjanto. (eri/ila/ong)