JOGJA – Kelangkaan pasir dan batu yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Jogjakarta, tampaknya juga membuat miris Pemerintah Provinsi DIJ dan para anggota DPRD. Kekhawatiran itu dibuktikan dengan diadakannya rapat kerja Komisi C DPRD DIJ dengan dinas terkait di lingkungan Pemprov DIJ
Dalam rapat kerja antara ek-sekutif dengan legislatif tersebut, terungkap bahwa agar kelang-kaan material utama pembangu-nan fisik berupa pasir dan batu itu tak berlarut-larut, Pemprov DIJ akan mengambil langkah-langkah yang dinilai strategsi.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral (PU-ESDM) DIJ Rani Sjamsinar-si mengatakan, untuk mensikapi kelangkaan pasir dan batu di la-pangan, Pemprov DIJ sudah me-nyiapkan empat langkah strategis. “Untuk masalah kelangkaan pasir dan batu di lapangan, kami telah mengambil langkah-langkah, dan itu kami anggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan pasir dan batu di daerah kita ini,” katanya dalam rapat kerja dengan Ko-misi C DPRD DIJ, kemarin (11/9)
Menurut Rani, ada empat lang-kah strategis yang diambil pem-prov. Empat langkah tersebut, antara lain optimalisasi pro-duksi perusahaan yang masih memiliki izin usaha per-tambangan (IUP); percepatan proses pemberian perpanjangan dari Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO), khusunya yang di sungai; memberikan IUP ope-rasi produksi (OP) khusus untuk lokasi tertentu yang mempu-nyai pasir, sirtu dan batu yang memungkinkan, seperti peman-faatan bantak, endapan hasil erupsi Merapi; dan memperce-pat proses pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), izin eksplorsi dan izin operasi produksi untuk IUP OP.Menurut Rani, saat ini masih terdapat tiga perusahaan yang mengantongi IUP lama, dan me-reka masih beroperasi me-nambang pasir, sirtu dan batu. Dari tiga WIUP tersebut, masih terdapat potensí material hingga 1,2 juta meter kubik yang masih bisa dieksplorasi hingga akhir tahun nanti. “Hingga berakhirnya izin mereka akhir tahun nanti, ada potensi 1,2 juta meter kubik yang bisa dimaksimalkan. Ini akan dioptimalkan,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan bantak atau batu kecil sisa penambangan pa-sir. Menurutnya, bantak biasanya ditinggal begitu saja oleh penambang pasir dan saat ini ba-nyak terdapat di areal bekas per-tambangan pasir. Dengan pengo-lahan khusus, bantak bisa diubah menjadi pasir. “Bantak ini bisa juga diubah menjadi pasir, sehingga diharapkan juga bisa mencukupi kebutuhan pasir,” ujarnya.Rani menjelaskan, untuk izin penambangan bantak, bisa me-lalui IUP Operasi Produksi Khu-sus Penjualan yang prosesnya bisa lebih cepat. Perizinannya juga tidak sama dengan izin me-nambang umum. “Bantak bisa dilepas dengan izin khusus, me-nurut regulasi juga tidak lama, tapi khusus bantak tidak boleh mengambil pasirnya,” ujarnya.
Gayung pun bersambut. Ke-pala Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) Badan Koordi-nasi Penanaman Modal (BKPM) DIJ Sunyata mengaku siap me-lakukan percepatan perizinan khusus, seperti untuk IUP Operasi Produksi Khusus.”Kalau untuk IUP Operasi Pro-duksi Khusus, bisa kami lakukan percepatan. Kami akan cek ber-kasnya, dimintakan rekomen-dasi ke Dinas PUP-ESDM, dan sekitar satu sampai dua hari langsung selesai,” katanya.Mendengar paparan dari dinas terkait, Sekretaris Komisi C DPRD DIJ Agus Subagyo langsung me-minta potensi pasir sebesar 1,2 juta meter kubik di zona Minggir tersebut segera dimaksimalkan untuk mencukupi kebutuhan pasir di DIJ. Agus juga berjanji akan menga-wal agar rekomendasi Pemprov DIJ tersebut bisa dilaksanakan. “Kami dari DPRD DIJ siap menga-wal supaya proses perizinan dan penambangan sesuai aturan, sehingga semua berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya. (pra/jko/ong)