JOGJA – Permintaan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIJ agar ada moratorium atau penghentian sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau pendirian rumah sakit baru di Kota Jogja, Kabupaten Sleman dan Bantul, tampaknya bakal bertepuk sebelah tangan. Sebab untuk penghentian tersebut, butuh regulasi dan kajian mendalam. Keengganan salah satunya datang dari Kota Jogja. Kepala Pelayanan Dinas Per-izinan (Dinzin) Kota Jogja Setiyono meng-aku enggan menghentikan jika ada per-mohonan IMB rumah sakit baru, selama imbauan dari provinsi tak ditindaklanjuti dengan regulasi.”Kalau ada regulasi, misal bentuknya perda atau apa, kami baru berani. Tapi kalau tidak, kami tak bisa bersikap, karena rentan terjadi gugatan. Dan kami tak mau itu menimpa kami,” kata Setiyono, kemarin (11/9)
Ia menegaskan, prinsip Dinzin adalah melayani masyarakat. Artinya, apa pun permohonan izin dari masyarakat, Dinzin harus melayani. “Kecuali kalau memang ada moratorium,” tandasnya.Namun moratorium ini bukan pihaknya yang membuat. Belajar dari moratorium hotel, hal ter-sebut menjadi wewenang dari kepala daerah. “Kepala daerah bisa mengeluarkan perwal,” terangnya.Untuk permohonan IMB rumah sakit, menurut Setiyono, saat ini memang ada yang sudah me-lakukan advice planing. Tapi, dengan hanya bersifat imbauan, Dinzin tak bisa memastikan permohonan itu ditolak. “Ke-cuali kalau ada dasar hukumnya, kami pastikan tidak bisa proses lanjut,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja, jumlah rumah sakit ada 23 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga rumah sakit dengan kelas B, sedangkan lainnya tipe C dan D.Keberadaan rumah sakit tersebut, jika dibandingkan dengan daerah lain, memang lebih banyak. Tapi, hal tersebut karena rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. “Jika ada rekomendasi dari pusat, kami pun harus memproses per-mohonannya,” imbuh Kepala Dinkes Kota Jogja Vita Yulia.
Hal yang sama terjadi di Sleman. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Mafilindati Nuraini mengakui, secara rasio, jumlah rumah sakit di Kabupaten Sleman sudah mencukupi. Yakni dengan jum-lah penduduk 1,1 juta, saat ini sudah tersedia 27 rumah sakit. “Jika dihitung berdasarkan ra-sio jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa dengan 27 rumah sakit umum dan khusus, kebutuhan rumah sakit memang sudah men-cukupi,” katanya kepada Radar Jogja, kemarin (11/9).
Meski demikian, untuk mora-torium izin pendirian rumah sakit, butuh kajian panjang. Sebab, meski secara kuantitas sudah terlalu banyak, namun tidak demikian dengan spesifi-kasinya. Terutama untuk rumah sakit khusus. “Jumlah bed di-banding pasien, memang relatif imbang. Tapi untuk kekhususan penyakit tertentu masih kurang. Misalnya, rumah sakit khusus kanker atau jantung,” tandasnya.
Di sisi lain, rumah sakit di Sleman tak hanya menangani pasien dari daerah sendiri. Beberapa RS selalu menjadi rujukan bagi pasien luar daerah, sehingga selalu tam-pak over kapasitas. Satu di antara RS yang menjadi rujukan adalah RSUP Dr Sardjito. Yang saat ke-banjiran pasien, kadang sebagian di antaranya terpaksa harus rela dirawat di luar ruangan. Lebih jauh Mafilindati Nuraini mengungkapkan, dari 27 rumah sakit yang beroperasi di Sleman, sebagian adalah milik pemerintah. Di antaranya RSUP Dr Sardjito, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, RSA UGM, dan RS Grasia. Dan hingga kemarin tak ada pe ngajuan izin baru untuk mendirikan rumah sakit. “Semua pengajuan sudah diproses, terakhir adalah RS Hermina di Depok,” tuturnya.
Selain rumah sakit baru, dinas belum pernah mengeluarkan izin perubahan status rumah sakit, dari khusus ke umum. Jika ada pengembangan rumah sakit dengan menambah gedung dan fasilitas, pengelola rumah sakit, harus mengajukan kon-versi. Mulai izin mendirikan bangunan (IMB) hingga opera-sionalnya. Soal imbauan Dinas Kesehatan DIJ untuk moratorium izin rumah sakit, Mafilinda mengaku belum tahu. Hanya, mengacu Undang-Undang Kesehatan, ketersediaan rumah sakit memang perlu di-atur. “Saya kira sudah ada aturannya, yang penting kita mentaati aturan, tentu tidak ada masalah,” pungkasnya
Terpisah Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Bantul Bambang Agus Subekti me-nuturkan, pihaknya belum men-dengar perihal imbauan mora-torium pendirian rumah sakit (RS) baru.
Namun demikian, secara mendasar kebutuhan pelayanan kesehatan masyara-kat sudah tercukupi dengan keberadaan 10 RS yang tersebar di berbagai kecamatan di Bumi Projo Tamansari. “Dari segi jum-lah, sudah mampu mengkaver,” kata Bambang Agus Subekti di kantornya, kemarin (11/9).Dijelaskan, dari 10 RS, dua di antaranya adalah RS milik pe-merintah. Yakni, RSUD Panem-bahan Senopati dan RS Harjo-lukito. Keduanya sama-sama Kelas B. Sementara delapan RS lainnya merupakan milik swasta. Terkait pendirian RS milik pemerintah, Bambang mengu-raikan, di internal pemkab belum ada wacana pendirian RS baru. Apalagi, rencana pendirian. “Dari segi anggaran juga belum pernah mengusulkan,” ujarnya.
Persoalan di Bantul saat ini, kata Bambang, hanya pada ketersediaan ruangan kelas 3 di RS milik pemerintah. Ruangan kelas 3 di dua RS milik pemerin-tah tak mampu menampung ledakan jumlah pasien pemegang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Aki-batnya, ketika ruangan kelas 3 penuh, tak sedikit jumlah pasien pemegang BPJS Kesehatan dipindah ke kelas di atasnya.”Karena rumah sakit pemerin-tah tak boleh menolak pasien,” tandasnya. Pasien akan dikem-balikan lagi ke ruangan Kelas 3 bila sudah ada yang kosong. Ini karena pasien BPJS memang ditempatkan di ruangan Kelas 3.Atas dasar itu, yang dibutuhkan di Kabupaten Bantul saat ini adalah penambahan ruangan Kelas 3, dan bukan pendirian RS baru. “Sekarang di panembahan tengah dibangun penambahan ruangan Kelas 3,” ucapnya.
Bekas Kepala UPT Jamkesda ini menambahkan, di Kabupaten Bantul juga terdapat empat RS khusus. Yakni, RS khusus ibu dan anak dua unit, RS khusus paru dan RS khusus bedah masing-masing satu unit. Selain itu, Kabupaten Bantul juga memiliki puluhan klinik. “Klinik pratama 22 unit, klinik utama 2 unit, klinik kecantikan 6 unit dan klinik rawat inap dasar 5 unit,” paparnya.Disinggung dengan per mintaan adanya moratorium, dia tak bisa menjamin. Sebab untuk melakukan moratorium harus ada dasar hukumnya. “Selain itu juga butuh kajian, apa me-mang sudah sepantasnya di-lakukan penghentian untuk investasi rumah sakit itu,” ujarnya. (eri/yog/zam/jko/ong)