KULONPROGO- Badan Pember-dayaan Masyarakat Pemerintah-an Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulon-progo optimistis pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun ini berjalan lancar dan sukses.”Persiapan hingga saat ini sudah cukup matang,” kata Kepala BPM-PDPKB Kulonprogo Sri Utami di sela pembekalan terhadap 119 calon kepala desa (kades) di Gedung Kaca, Kompleks Kantor Pemkab Kulonprogo, kemarin (11/9).
Pembekalan ini agar para calon kades dapat mengikuti jalannya proses pemilihan sesuai dengan amanat undang-undang. Pilkades serentak 20 September mendatang memakan anggaran senilai Rp 1,5 miliar.Senin pekan depan panitia pe-laksana pilkades dapat mengam-bil logistik dan sarana prasarana pemilu di KPU Kulonprogo. Para calon juga sudah diperbolehkan kampanye yang dijadwalkan mulai tanggal 14-16 September.
Adapun masa tenang dimulai tanggal 17-19 September.Monitoring kegiatan para calon kades juga akan dilakukan mulai pekan depan. Tidak ada skala prioritas untuk monitoring di desa, baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan pilka-des. Semua desa memilki priorotas sama tidak dibedakan. “Kemarin memang sempat khawatir deng-an wilayah Temon, yakni Desa Palihan. Karena saat pembukaan pendaftaran sempat tidak ada yang mendaftarkan diri. Namun, kami pada intinya tidak akan mengkhususkan salah satu desa,” tandasnya.
Sri merinci, anggaran total Rp1,5 miliar itu tidak hanya untuk pelak-sanaan pilkades di 35 desa yang ada di 11 Kecamatan se-Kulon-progo, melainkan juga untuk biaya operasional selama proses pra penyelenggaraan.Berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi bakal calon kades, dari 119 yang telah ditetapkan lima di antaranya adalah perempuan dan enam orang PNS.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan, kontestan jangan saling bermusuhan, tidak usah mempraktikkan politik uang, me-nyuap dengan amplop untuk men-cari dukungan. “Bersaing dalam Pilkades sesuai dengan rambu-rambu yang ada saja. Kalau sampai antar peserta saling bermusuhan akibatnya akan rugi di kemudian hari,” pesannya.
Hasto berpesan, dalam mencari dukungan jangan menggunakan uang. Karena akibatnya juga berat setelah jadi maupun jika gagal. “Saya ikut gembira ketika semua bersedia mewakafkan diri menjadi abdi melayani masyarakat. Karena jadi kades mengemban tugas mulai melayani masyarakat,” ujarnyaHasto menuturkan, saat itu desa banyak dana yang harus diatur penggunaannya. Harus melalui perencanaan, sebelum pelak-sanaan untuk kemudian diper-tanggungjawabkan. “Rentan ke-salahan sangat mungkin terjadi, dan jika tidak melangkah hati-hati bisa menjerumuskan,” tuturnya. (tom/din/ong)