SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
PANEN: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Hediati Soeharto (kedua dari kiri) melakukan panen raya cabai merah di Dusun Bulusawit, Purwomartani, Kalasan, Sleman, kemarin (11/9).
SLEMAN – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Hediati Soeharto mendesak agar pemerintah bisa menganulir UU yang mengatur tentang dana bantuan bagi kelompok tani harus berba-dan hukum. Sebab dengan UU tersebut, akan menghambat swasembada pangan.”Setidaknya, untuk tahun-tahun ini pember-lakuan undang-undang itu bisa ditunda. Sebab kelompok tani tidak mungkin dalam waktu sing-kat langsung berbadan hukum. Sehingga tidak bisa mengakses dana bantuan dari pemerintah,” katanya di sela melakukan panen raya cabai merah di Dusun Bulusawit, Purwomartani, Ka-lasan, Sleman, kemarin (11/9).Titiek mengatakan usulan penundaan UU ter-sebut, telah diusulkan secara resmi oleh komisi-nya. “Komisi IV DPR RI telah mengusulkan agar undang-undang yang mengatur tentang dana bantuan bagi kelompok tani harus berbadan hukum, dapat ditunda,” tandasnya.
Titiek khawatir, jika UU itu berlaku secara se-rampangan, maka akan mencekik nasib petani dan masyarakat kecil lainnya. Apalagi sudah menjadi kebiasaan lama, bahwa para petani dan masyarakat kecil selalu berharap bantuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. “Tentu ini sang-at mengkhawatirkan,” ujarnya.Pada bagian lain, kemarin Titiek melakukan panen perdana mengawali musim panen raya cabai merah di Dusun Bulusawit, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Cabai merah yang dipanen tersebut merupakan hasil dari kelompok tani Subur Makmur, yang merupakan program bantuan pengembangan ta-naman cabai merah dari pemerintah.Titiek Soeharto yang juga didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Widi Sutikno, Camat Kalasan Syamsul Bahri, dan Muspika setempat mengutarakan kekagumannya terhadap hasil panen cabai merah yang bisa berhasil saat musim kemarau seperti saat ini. (riz/jko/ong)