HapusKata Provinsi, Anggap Perda Inisiatif Dewan Tabrak UUK

JOGJA – Fraksi Amanat Nasional (FPAN) DPRD DIJ memutuskan memboikot seluruh pembahasan Raperda Nomenklatur DIJ. Sikap FPAN itu akan diwujudkan dengan penolakan mengirimkan anggotanya yang duduk di pansus.
“Kami tidak akan mengirimkan anggota fraksi ke pansus,” tegas Ketua FPAN DPRD DIJ Suharwanta, kemarin (18/10).
Aksi boikot FPAN ini agaknya menjadi sejarah pertama pembahasan raperda di dewan provinsi. Sebab, sebelumnya tak pernah terjadi pembahasan raperda tidak diikuti salah satu fraksi. Menurut Suharwanta, penolakan fraksinya karena menilai Raperda tentang penyebutan Nomenklatur DIJ dan penggunaannya melampaui kewenangan.
Raperda inisiatif DPRD itu dinilai telah sengaja menghilangkan kata provinsi dari nomeklatur DIJ. Itu sangat berbeda maknanya, sambung dia, dengan bunyi pasal 1 ayat (1) UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ. Sesuai pasal 1 ayat (1) UUK dinyatakan Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut DIJ, adalah daerah Provinsiyang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Ketentuan umum tersebut dimaknai ketika menyebut DIJ yang dimaksud adalah daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan,” tegasnya.
Artinya, jelas anggota Komisi C DPRD DIJ tersebut, kata DIJ yang tidak mencantumkan kata Provinsi didepannya tidak kehilangan substansi bahwa DIJ adalah tetap daerah Provinsi, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) UUK.
“Namun akan bermakna lain ketika disusun aturan tersendiri seperti dalam draf Raperda Nomenklatur karena sengaja terang-terangan menghilangkan kata Provinsi. Jelas raperda inisiatif dewan ini menabrak UUK,” ingatnya.
Bang Wanta, demikian dia akrab disapa, mengungkapkan, sikap penolakan fraksinya telah diungkapkan di depan paripurna dewan pada Jumat (16/10). Saat itu, paripurna dewan membahas persetujuan terkait kelanjutan pembahasan raperda inisiatif itu. Dari tujuh fraksi, FPAN menjadi satu-satunya fraksi yang menolak. Sedangkan enam fraksi lain menyatakan oke-oke saja. Rencananya, Senin (19/10) hari ini, Gubernur DIJ HB X akan memberikan tanggapan atas raperda yang diajukan DPRD tersebut.
Ketua DPW PAN DIJ Nazaruddin membenarkan sikap yang diambil fraksi merupakan tindak lanjut dari keputusan partai. Di mata partainya, raperda itu batal demi hukum. Dasarnya terang benderang. Raperda itu bertentangan dengan pasal 18 UUD 1945 yang membagi daerah di Indonesia menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Selain UUK, rujukan PAN juga mendasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-ndangan. Diingatkan, sikap partainya tidak diorientasikan kepada menang atau kalah. Tak ada masalah jika PANberjuang sendirian, karena sikap itu menyangkut kebenaran yang harus ditegakkan.
“Ini juga pembelajaran sekaligus menyampaikan informasi ke masyarakat agar jangan ikut
tersesat,” katanya.
Lebih jauh dikatakatan merujuk pasal 6 dalam UUK dinyatakan, keistimewaan DIJ ada di provinsi. Karena itu,menjadi pertanyaan bila kata provinsi dihilangkan. “Ingat,keistimewaan DIJ ada di tingkat provinsi. Apa sih tujuan atau arti penting dihapusnya kata provinsi. Apa kata
itu dianggap merusak atau mencederai keistimewaan DIJ,” sindirnya.
Sikap untuk mengkaji kembali dukungan terhadap pembahasan raperda inisiatif DPRD itu juga dikemukakan Wakil Ketua DPD Partai Demokat DIJ Putut Wiryawan. Diakui, pembahasan nomenklatur provinsi merupakan masalah lama. Saat pembahasan di pansus tata cara penyusunan raperdais pada DPRD DIJ periode 2009-2014, masalah itu mengemuka.
Kebetulan Putut kala itu menjadi ketua pansus. Dia termasuk orang yang bicara vokal menolak dihapuskannya kata provinsi. Dalam pembahasan kala itu, sikap ngotot ingin menghapus datang dari eksekutif. Buntutnya pembahasan Perda No 1 Tahun 2013 sempat deadlock alias buntu.
“Kami akan tetap konsisten dengan sikap menolak dihapuskannya kata provinsi,” katanya.
Pada periode lalu, Partai Demokrat memiliki 10 wakil. Putut menjadi ketua fraksi. Sedangkan dalam periode 2014-2019 ini, Partai Demokrat mempunyai dua anggota dewan dan bergabung bersama PPP. Mereka membentuk fraksi gabungan bernama Fraksi Persatuan Demokrat (FPD).
Dengan adanya, perkembangan itu, Putut menegaskan, pihaknya akan menngkaji ulang. Pertimbangannya, informasi yang diterima partai belum utuh. Bahkan bukan tidak mungkin, partainya juga akan menarik diri menolak ikut membahas.
Putut melihat politik legislasi DPRD DIJ bukan hanya menabrak UUK. Tapi justru bertentangan dengan UUD 1945. “Menabrak UUD 1945 berarti melawan konstitusi,” cetusnya.
Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, kepala daerah provinsi dinamakan gubernur. Sedangkan kabupaten disebut bupati dan kota dipimpin wali kota. Karena itu, kalau menolak menggunakan kata provinsi, mestinya penyebutan kepala daerah juga bukan gubernur. “Itu kalau mau
konsisten,” sentilnya.
Terpisah, Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya mengakui, gagasan pengajuan raperda itu dari alat kelengkapan yang dipimpinnya. Dasarnya yang dipakai adalah demi memberikan kepastian dan kejelasan. Sebab, penghapusan penggunaan kata provinsi di depan DIJ selama ini belum diatur dengan peraturan perundang-undangan. “Biar semuanya jelas, Mau pakai provinsi atau tidak. Maka kami atur di dalam perda,” terang Zuhrif. (pra/kus/ila/ong)