ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
PEDULI: Peninjauan ke salah satu rumah warga yang berhak mendapatkan program rehab rumah.

Gagas Program Bantingan untuk Rehab Rumah

Gebrakan yang dilakukan kantor Kecamatan Bantul patut diapresiasi sekaligus dicontoh. Tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah, kantor kecamatan Bantul berhasil merealisasikan program rehab rumah.
ZAKKI MUBAROK, Bantul
Salah satu rumah tidak layak huni yang telah direhab adalah milik Atmo Dimejo, 90.
Camat Bantul Endang Rahmawati mengatakan, kantor kecamatan Bantul sebetulnya tidak memiliki program khusus bedah atau rehab rumah. Hanya saja, ketika mendapatkan laporan adanya rumah tidak layak huni kantor kecamatan langsung melakukan pertimbangan.
“Laporan ini kami terima dari petugas cacah lapangan,” terang Endang di sela peresmian rumah layak huni milik Atmo Dimejo di Dusun Priyan, Trirenggo, Bantul, kemarin (16/10).
Setelah mempertimbangkan laporan itu, Endang lantas melakukan validasi dengan meninjau langsung rumah milik perempuan yang tinggal bersama salah satu anaknya itu. Ternyata, rumah yang sebagian kontruksinya berupa batu bata tersebut memang tidak layak huni. Tidak terlihat seperti bangunan rumah.
“Tidak manusiawi untuk dihuni dan pantas untuk direhab,” ujarnya.
Karena tidak memiliki anggaran, Endang menuturkan, kantor kecamatan kemudian berinisiatif menjalin koordinasi dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sosial dan jajaran Muspika Bantul. Hasilnya, UPK Sosial, MUI Bantul, dan salah satu pondok pesantren bersedia memberikan iuran untuk program rehab rumah.”Akhirnya terkumpul uang sekitar Rp 14,7 juta,” sebutnya.
Bagi Endang, uang Rp 14,7 juta masih kurang. Sebab, uang tersebut hanya dapat untuk membeli berbagai bahan material bangunan. Biaya untuk membayar tukang bangunan belum tersedia. Alhasil, kantor kecamatan pun juga berkoordinasi dengan Kodim 0729 Bantul.
“Alhamdulillah. Kodim bersedia membantu dan memback up penuh tenaganya,” tuturnya.
Endang menegaskan, akan meneruskan program rehab rumah tidak layak huni. Model kerjasama ‘bantingan’ dengan UPK sosial, jajaran Muspika, MUI Bantul, dan pondok pesantren akan dipertahankan. Sebab, berdasar data dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan Bantul saat ini masih ada 125 rumah tidak layak huni.
“Nanti akan prioritaskan mana yang lebih mendesak,” ungkapnya.
Pj Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo saat ditemui usai peresmian berjanji akan menginventarisasi seluruh rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul. Agar pemkab dapat mengalokasikan anggaran rehab rumah di APBD.”Dan nanti akan kita coba komunikasikan dengan dewan,” tambahnya.(din/ong)