SLEMAN- Gugatan sengketa pilkada yang diajukan DPC Partai Gerindra Sleman, kemarin (27/10), terancam tidak bisa diterima oleh Panwaslu Sleman. Gugatan itu dianggap tidak tepat sasaran. Kendati begitu, panwaslu tetap menerima berkas laporan untuk dikaji. Itu sebagai bahan penetapan status atas gugatan terhadap Surat Edaran (SE) KPU Nomor 706/2015.
Partai pengusung pasangan Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya ini menuntut panwaslu agar membatalkan SE yang menjadi dasar KPU Sleman meloloskan Sri Muslimatun meskipun tidak mengantongi surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat berwenang.
Anggota Panwaslu Sutoto Jatmiko menjelaskan, sesuai fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, legal standing gugatan sengketa pilkada hanya berlaku bagi pasangan calon yang gagal maju setelah ditetapkan tidak memenuhi syarat. Nah, dalam konteks tersebut, Sutoto mengingatkan bahwa semua peserta Pilkada Sleman 2015 telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU setempat. “Karena itu saluran pelaporan atas SE KPU ini, ya, sebatas dugaan pelanggaran pilkada,” jelasnya usai menerima berkas pelaporan dari kuasa hukum DPC Gerindra Sleman.
Sutoto tidak menampik bahwa merujuk
Peraturan Bawaslu 8 /2015 pasal 4 butir (b), gugatan sengketa pilkada bisa diajukan secara perorangan atau melalui kuasa hukum partai pengusung pasangan calon.
Panwaslu punya waktu tiga hari untuk menetapkan status pelaporan tersebut. Laporan akan diregistrasi jika dinyatakan lengkap. Namun, jika tidak lengkap, pelapor diberi waktu 72 jam sejak pelaporan untuk melengkapi berkas. Jika melebihi tempo yang ditentukan, gugatan tidak bisa diterima karena kadaluwarsa. “Kami akan cek dulu,” lanjutnya.
Sekretaris DPC Gerindra Sleman Arif Priyo Susanto mengajukan gugatan tersebut guna membuktikan sikap inkonsistensi KPU atas produk hukum yang dibuat sendiri oleh lembaga penyelenggara pilkada tersebut. “KPU buat aturan sendiri, kok, dilanggar sendiri,” tudingnya.
Tim Advokasi DPC Gerindra Sleman Fachim Fahmi mengatakan, KPU seharusnya tetap berpegang pada pasal 68 Peraturan KPU Nomor 12/2015 yang menyatakan bahwa calon bupati/wakil bupati yang tak bisa memenuhi surat keputusan pemberhentian atas jabatan PNS, TNI/Polri, dan anggota DPRD dalam tempo 60 hari setelah penetapan, dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Tapi KPU malah mengeluarkan SE 706. Itu yang membuat kami keberatan,” katanya.
Fahmi mengklaim, tanpa SE tersebut, pilkada Sleman tetap bisa berjalan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/2015 yang mengatur tentang mekanisme pasangan calon tunggal. “Apapun hasil pelaporan ini, kami siapkan langkah hukum selanjutnya,” ucap Fahmi..
Adapun, KPU Sleman menyatakan Sri Muslimatun, calon wakil bupati pendamping Sri Purnomo, memenuhi syarat pencalonan sesuai hasil pleno pada Sabtu (24/10) dini hari. Berpegang pada SE KPU 706, KPU menilai Muslimatun telah bersungguh-sungguh ingin mengundurkan diri sebagai anggota DPRD untuk kepentingan pencalonan.
Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi mengatakan, penilaian tersebut dibuktikan dengan surat pengunduran diri Muslimatun yang ditujukan ke instansi terkait. Diantaranya, DPRD dan bupati Sleman, yang ditembuskan ke gubernur. “Kami juga mendapat tembusannya. Tapi, bukti-bukti itu harus diserahkan ke KPU untuk dikaji ulang bersama panwaslu Sleman serta Bawaslu dan KPU DIJ,” jelasnya.
Meski dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan, Muslimatun masih memiliki “PR” untuk tetap menyerahkan surat pemberhentiannya sebagai anggota DPRD dari pejabat berwenang. Hanya, SE KPU tak menyebut batas akhir penyerahannya.(yog/din/ong)