ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
PENCERAHAN: Kasi Pidsus Kejari Bantul Setiono saat memaparkan materi saat Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Binmatkum dan Sosialisasi TP4D di kantor kelurahan Trirenggo, kemarin (27/10).


BANTUL – Besarnya nilai alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang dikelola setiap kelurahan mendorong aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul melakukan langkah preventif. Di antaranya adalah dengan membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Pembentukan TP4D didasarkan pada surat keputusan jaksa agung,” terang Kepala Kejari Bantul Siti Aisyah di sela Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Binmatkum dan Sosialisasi TP4D di kantor kelurahan Trirenggo, kemarin (27/10).
Aisyah menegaskan, semangat pembentukan TP4D adalah mengedepankan upaya preventif. Konkretnya, TP4D bakal memberikan pendampingan kepada kelurahan. Mulai awal perencanaan program kerja hingga penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban. Nah, agar peran ini berfungsi maksimal, Kejari pun rutin menggelar sosialisasi TP4D ke berbagai kelurahan.
Dengan adanya TP4D ini Korps Adhyaksa membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi kelurahan untuk melakukan konsultasi hukum. Meskipun TP4D sendiri juga akan roadshow ke berbagai kelurahan untuk memberikan pendampingan berupa penyuluhan dan penerangan hukum.”Jika memang ada hambatan (di kelurahan) kami dapat memberikan pertimbangan dan pendapat hukum,” tandasnya.
Bekas Kajari Padang Panjang, Sumetara Barat ini berharap pendampingan yang diberikan TP4D dapat membuat lurah dan pamong desa melek hukum. Sehingga tak ada satu pun dari mereka yang terjerat persoalan hukum lantaran tidak mengetahui rambu-rambu peraturan perundang-undangan.
Meskipun begitu, Aisyah menegaskan, Kejari tetap akan menindak lurah maupun pamong desa bila diindikasikan melakukan penyelewengan. “Prinsipnya, kami menginginkan penggunaan ADD dan DD sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.
Kasi Intelijen Kejari Bantul Putro Haryanto menambahkan, tim TP4D beranggotakan sejumlah kepala seksi dan jaksa lintas seksi. Misalnya, Seksi Intelijen, Seksi, Pidana Khusus, dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. “Kami mengawal semua. Tak hanya dana desa,” ucapnya.(zam/din)