JOGJA – Tanda tanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo akhirnya meneken PP mengenai pengupahan tersebut. Dengan turunnya PP ini, perhitungan sebelumnya yang berdasarkan survei KHL tak akan ditetapkan menjadi UMK. Penetapannya akan dilakukan gubernur dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan dalam PP.
Sesuai dengan PP tersebut, rumus perhitungan UMK akan menggunakan basis inflasi, pendapatan domestik bruto (PDB) dan UMK tahun berjalan. Sekretaris Dewan Pengupahan DIJ Rihari Wulandari menjelaskan, rumus UMK tahun berjalan yakni UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan PDB. “Nah, hasil perhitungan itu ketemu nilai UMK,” ujarnya usai menerima PP No 78 tahun 2016 tentang Pengupahan dari Pemprov DIJ, kemarin (27/10).
Berdasarkan rumus itu, perhitungan UMK di Kota Jogja bakal mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kenaikannya mencapai hampir Rp 150 ribu. Yaitu sekitar Rp 1.452.527 dari Rp 1.302.500. “Rumus yang dipakai Rp 1.302.500 ditambah inflasi 6,83 persen dan ditambah PDB 4,67 persen,” terangnya.
Rumus tersebut bagi kaum pekerja menguntungkan dibandingkan dengan perhitungan berbasis KHL karena jauh lebih besar. Jika dibandingkan dengan perhitungan KHL nilainya sekitar Rp 1.430.000. Lebih besar sekitar Rp 25 ribu dengan perhitungan sesuai PP.
“Dengan rumus ini, penetapan UMK di Kota Jogja akan dilakukan lagi. Karena penetapannya sesuai dengan UU, batas akhir 21 November,” ujarnya
Perwakilan dari kaum buruh di Dewan Pengupahan Kota Jogja Agus Tri menambahkan, jika dilihat dari hasil, jelas lebih menguntungkan kaum pekerja. Apalagi, jika pertumbuhan ekonomi dan inflasi sama-sama mengalami kenaikan. Upah buruh akan meningkat berlipat-lipat.
“Tapi tidak sesuai dengan kondisi riil. Hal itu yang selama ini menjadi kritikan kami,” tandas Agus.
Selain itu, penetapan UMK berdasarkan tahun berjalan tanpa mempertimbangkan perubahan ekonomi di salah satu daerah juga tak terakomodasi. Alhasil, daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, tak bisa langsung mendapatkan kenaikan UMK sesuai kondisi riil.
“Karena sesuai dengan PP harus menunggu waktu empat tahun. Baru, bisa dilakukan survei (KHL) lagi,” sesalnya.
Khusus di DIJ, daerah seperti di Kulonprogo yang kini UMK-nya terendah harus bersabar jika bandara jadi pindah. Kepindahan bandara ke sana, tak akan serta merta diikuti kenaikan UMK. “Harus menunggu dilakukan survei lagi. Padahal, sekarang di sana UMK-nya paling kecil,” ungkapnya.
Masalah lain adalah soal masa depan kaum buruh. Gaji mereka bisa terprediksi jauh-jauh hari oleh pengusaha. Inilah yang membuat kaum buruh tak bisa berbuat banyak. Mereka wajib menaati gaji yang telah ditetapkan gubernur tanpa bisa menolak.
“Bagi pengusaha jelas menguntungkan. Mereka bisa menghitung sendiri. Bisa memperkirakan biaya produksinya,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengatakan dari hasil perhitungan nominal upah minimum untuk buruh di DIJ 2016 sebesar Rp 1,9 untuk Gunungkidul dan Kulonprogo, Rp 2,1 juta untuk Sleman dan Bantul, sedang Jogja Rp 2,2 juta. Menurut dia, UMK tersebut sesuai standar KHL buruh di DIJ dari hasil survei 60 item sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 13/2012.
“Survei dilakukan secara berkala sejak Januari lalu hingga Oktober ini,” jelasnya.
Diakuinya terdapat perbedaan perhitungan dengan Dewan Pengupahan. Kirnadi mencontohkan, ABY mensurvei standar kehidupan layak buruh selama sebulan di antaranya soal tempat tinggal dan perlengkapan di dalamnya.
“Penghitungan dewan pengupahan komponen kebutuhan rumah hanya Rp 200-300 ribu. Sementara survei kami komponen kebutuhan rumah itu Rp 900 ribu,” jelas Kirnadi
ABY juga menolak skema pengupahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya skema itu akan melanggengkan upah murah bagi buruh dan memanjakan para pengusaha.
Kirnadi memastikan buruh DIJ akan turun ke jalan secara serentak pada Rabu hari ini (28/10). Salah satu di antaranya akan menyampaikan surat permohonan kenaikan upah minimum 2016 kabupaten/kota se-DIJ kepada gubernur. (pra/eri/ong)