MAGELANG – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Magelang (AMPPM) minta kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan jajarannya, termasuk beberapa kepala sekolah tingkat SMA dan SLTP mundur. AMPPM menemukan beberapa kecurangan dalam penerimaan siswa baru Tahun Ajaran (TA) 2015/2016, pada Juni lalu.
Belasan orang tua dan wali murid melakukan aksi demonstrasi di depan SMA Negeri 3 Kota Magelang, di Jalan Medang. Aksi ini merupakan yang pertama dilakukan mereka.
“Kami akan melakukan demo ke beberapa sekolah lagi. Sampai tuntutan kami dipenuhi. Yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penerimaan siswa baru mau mundur,” kata Koordinator AMPPM Abdurrohman kemarin (28/10).
Saat melakukan aksi, mereka mengendarai sepeda motor dan becak. Mereka juga mengusung berbagai spanduk bertuliskan tuntutan. Antara lain, “Hapuskan Biaya Daftar Ulang”, “Jangan Ajari Anaka Jadi Koruptor”, “Bebaskan Anak dari Pungutan Liar”, “Uang Gedung Hilang’, hingga “Kepala Sekolah SMA 3 Harus dan Wajib Mundur”. Anggota AMPPM juga melakukan orasi di depan gerbang sekolah.
Menurut Abdurrohman, di Kota Magelang banyak sekolah yang masih melakukan praktik kolusi pada proses penerimaan siswa baru. Ini tidak hanya SMA Negeri 3 Kota Magelang. Banyak calon siswa dengan nilai rendah, bisa masuk di sekolah-sekolah favorit yang notabene memilik standar nilai yang tinggi.
“Masih banyak siswa siluman’ atau siswa titipan yang ada di sekolah-sekolah di Kota Magelang. Terutama dalam kurun lima tahun terakhir, dari SD sampai SMA,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, di SMA Negeri 4 Kota Magelang kuota siswa yang seharusnya diterima 256 siswa dengan nilai terendah 34,90, otomatis peringkat 257 dengan nilai 34,85 gagal masuk SMA tersebut. Tiba-tiba, ada pengumuman, SMA tersebut menambang kuota 12 siswa baru dengan nilai rendah kurang dari 30,00.
“Hal yang sama juga terjadi di sekolah-sekolah lainnya di Kota sejuta bunga ini. Termasuk di SMA Negeri 3 yang notabene tergolong sekolah favorit,” katanya.
Pihaknya menduga ada kong-kalikong antara sekolah dan pihak lain, termasuk Dinas Pendidikan. Karena itu, AMPPM menuntut kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang ikut bertanggung jawab atas adanya siswa titipan tersebut. Sebab, tindakan mereka dinilai menipu masyarakat dan merampas hak orang lain.
“Kami yakin Kepala Dinas Pendidikan tahu soal siswa titipan ini. Kami minta ia mengundurkan diri termasuk seluruh kepala sekolah yang terlibat. Lalu siswa-siswa titipan itu juga harus dikeluarkan dari sekolah dong. Karena mereka melanggar hak orang lain yang seharusnya bisa masuk ke sekolah tersebut,” tegas Abdurrohman.
Abdurohman mengancam, jika tuntutan tidak digubris, bukan tidak mungkin mereka akan memperkarakan kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia mendesak pihak yang terlibat, legowo mundur. Bila PTUN dimenangkan pihaknya, para siswa titipan tersebut harus keluar.
“Kasian mereka (siswa titipan), jika nantinya dikeluarkan saat ujian tiba. Karena itu, sesegara mungkin pihak yang terlibat mengambil tindakan. Legowo-lah, sebelum terlambat,” imbuh Abdurrohman.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Magelang Joko Tri Haryanto saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan lebih jauh. Ia mengatakan, menyerahkan seluruh perkara pada dinas pendidikan setempat. Ia menilai seluruh prosedur penerimaan siswa baru merupakan kewenangan dinas pendidikan.
Saat ditanya soal tuntutan demonstran yang meminta mundur, Joko enggan menjawab.
“Saya tidak akan menjawab apapun soal itu. Saya sudah serahkan kepada dinas. Saya hanya menjalankan program yang ditentukan dinas,” katanya.(dem/hes/ong)