BANTUL – Komisi A DPRD Bantul bersikukuh tetap mengalokasikan anggaran pendukung untuk penerapan lima hari kerja pada APBD Murni 2016. Meskipun alokasi anggaran untuk uang makan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab ini berpotensi dicoret.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Suwandi menegaskan, penerapan lima hari kerja maupun enam hari kerja ada payung hukumnya. Walaupun durasi jam kerja, baik lima hari kerja maupun enam hari kerja sama. Yakni, 37,5 jam. Tetapi, amanat payung hukum kedua kebijakan ini berbeda. “Kalau lima hari kerja ya harus disertai dengan pemberian uang makan,” tegas Suwandi, kemarin (27/10).
Kewajiban pemberian uang makan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 8/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Permendagri No. 59/2007. Selain itu, Komisi A juga pernah berkonsultasi ke Kemenpan. Hasilnya, Kemenpan sepakat dengan rencana penerapan lima hari kerja berikut pemberian jatah uang makan.
Atas dasar itu, politikus PPP ini menilai, argumentasi yang pernah disampaikan Pj Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo dan Kepala DPPKA DIJ Bambang Wisnu Handoyo terbantahkan. Baik Sigit, maupun BWH, sapaan Bambang Wisnu Handoyo menolak alokasi anggaran untuk uang makan. “Alasannya karena lima hari kerja maupun enam hari kerja sama-sama 37,5 jam,” ujarnya.
Suwandi belum menghitung nilai total anggaran yang dibutuhkan untuk uang makan. Hanya saja, mengacu satuan harga belanja dan jasa (SHBJ) setiap hari kerja PNS akan diberikan jatah uang makan Rp 20 ribu. “Karena tidak semua PNS yang mendapatkan uang makan,” jelasnya.
Ya, PNS yang berdinas di satuan pendidikan, puskesmas, RSUD, BPBD dan personel trantib Satpol PP tidak berhak mendapatkan jatah uang makan. Sebab, penerapan lima hari kerja hanya berlaku bagi PNS yang berdinas di instansi pelayanan pemerintahan.
Sigit Sapto Rahardjo mempersilakan bila Komisi A ngotot ingin menganggarkan jatah uang makan. Tetapi, kata Sigit, penerapan lima hari kerja tak ada bedanya dengan enam hari kerja. Toh, durasi jam kerja, baik lima hari kerja maupun enam hari kerja sama. Yaitu, 37,5 jam dalam seminggu. “Karena hanya (seperti) pemindahan (jam kerja) sebaiknya anggaran uang makan digunakan untuk masyarakat,” tandasnya.
Apa tidak akan melanggar aturan? Bekas Kepala Disnakertrans DIJ ini mengakui pemberian jatah uang makan memang ada payung hukumnya. Tetapi, tidak semua aturan harus ditindaklanjuti.”Provinsi saja nggak (ada jatah uang makan) kok,” tegasnya.
Sigit malah khawatir upaya efisiensi anggaran melalui penerapan lima hari kerja tidak tercapai. Sebab, efisiensi anggaran pada persoalan ini bukan untuk kepentingan rakyat. Melainkan untuk kepentingan PNS.
Sebagai orang nomor satu di Bantul, Sigit justru setuju bila single payment diterapkan secepatnya. Rencananya, awal tahun 2016 pemkab akan memulai sosialisasi penerapan single payment. “Apabila memungkinkan setelah sosialisasi, di pertengahan (2016) bisa diterapkan,” tandasnya.(zam/din/ong)