MUNGKID – Wacana hak interpelasi terkait jabatan pelaksana tugas (Plt) di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat tanggapan anggota DPRD Kabupaten Magelang. Sejumlah anggota merespons positif, rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Bupati Magelang Zaenal Arifin tersebut.
Bahkan, di antara anggota dewan sepakat akan mengajukan hak interpelasi untuk memperjelas persoalan kosongnya jabatan beberapa kepala dinas di Pemkab Magelang.
HM Mansur Efendi dari Fraksi PPP mengaku, sependapat dengan hak interpelasi yang diwacanakan DPRD Kabupaten Magelang. Hak interpelasi perlu digulirkan. Karena persoalan kosongnya jabatan definitif sudah berlangsung beberapa tahun silam.
“Saya sepakat mengusulkan hak interpelasi,” tegas Mansur kemarin (28/10).
Menurut Mansur, jabatan kepala dinas yang diampu Plt, kinerjanya acak-acakan. Fraksi PPP pun selalu mempertanyakan masalah jabatan Plt ini melalui pandangan umum ke Bupati Magelang. Meski begitu, bupati selalu menjawab persoalan itu dengannormatif. Dengan adanya wacana hak interpelasi, bisa mendorong kinerja pemerintah yang lebik baik.
“Soal kapan waktunya mengusulkan hak interpelasi nanti, kami menjalin komunikasi dahulu dengan teman-teman fraksi lainnya,” katanya.
Arif Rohman Imam dari Fraksi Golkar menambahkan, hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki setiap anggota DPRD Kabupaten Magelang. Jika ada anggota yang sepakat mengajukan, tidak harus melalui fraksi. Hak interpelasi dinilai perlu untuk meminta keterangan bupati, terkait kosongnya beberapa jabatan kepala dinas.
“Prinsipnya, hak interpelasi merupakan salah satu hak yang diperbolehkan melalui undang-undang. Nanti bisa diketahui, kendalanya apa kok jabatan di Plt kan,” katanya.
Sekretaris Fraksi Golkar ini menyatakan, hak interpelasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Dengan begitu, ia berharap kebijakan itu tidak dipolitisir.
“Jabatan Plt ini jangan sampai menghambat proses pembangunan. Kami sudah mendorong persoalan ini melalui pandum. Tetapi tidak ada solusi. Karenanya, kami ingin bertanya lebih lanjut,” tegas politisi PKS ini.
Islakhudin dari Fraksi PKB menyatakan, hak interpelasi merupakan hal yang wajar. Yang terpenting, pengajuan hak interpelasi harus sesuai prosedur.
Ketua Fraksi PAN Ahmad Sarwo Edi mengatakan, tujuan pengajuan hak interpelasi tersebut agar ada penjelasan konkret. Yakni, belum adanya kepastian tentang jabatan yang selama ini masih di Plt-kan. Menurut Edi, semua pihaktahu, jabatan Plt terbatas kekuasaannya.
“Di fraksi PAN belum melakukan rapat. Prinsipnya, saya pribadi tidak ada masalah kalau hak DPRD akan dimanfaatkan,” katanya.(ady/hes/ong)