GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
UPAH LAYAK: Puluhan buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan di halaman DPRD DIJ, Jogjakarta, Rabu (28/10). Mereka menuntut upah yang layak sehingga kesejahteraan buruh dapat terpenuhi.
SLEMAN – Formula perhitungan upah minimum kabupaten (UMK) Sleman hingga saat ini belum ada kepastian. Meskipun perhitungan diputuskan mengacu rumus upah minimum provinsi (UMP) yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan, UMK Sleman tetap belum bisa ditetapkan.
Sebab, hingga kemarin (28/10), belum ada data angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari pusat. Sementara, rumusan UMP dihitung dengan rumus besaran UMP tahun berjalan+ (UMP x persentase inflasi + pertumbuhan ekonomi). “Kami masih menunggu data inflasi dari provinsi,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untoro Budiharjo, kemarin (28/10).
Menurut Untoro, yang juga menjabat sebagai ketua dewan pengupahan Sleman, meski ditetapkan dengan rumus baru, rumusan UMK tetap mempertimbangkan data kebutuhan hidup layak (KHL). Bedanya, KHL tak didasarkan hasil survei tahunan, melainkan lima tahunan. “Tapi kami tetap akan survei KHL setiap tahun,” katanya.
Menurut Untoro, survei tahunan KHL diperlukan sebagai pembanding dan acuan pentahapan perhitungan UMK. Penetapan UMK tetap melalui proses sidang dewan pengupahan. Selanjutnya, hasil kesepakatan terhadap besaran UMK diusulkan ke gubernur untuk memperoleh rekomendasi. Penetapan UMK 2016 paling lambat 21 November 2015 oleh gubernur.
Untoro menambahkan, selama ini, UMK Sleman tak terpaut jauh dengan hasil survei KHL. Dia mencontohkan pada 2015. Dari KHL Rp 1,198 juta, UMK ditetapkan Rp 1,2 juta.
Pejabat Bupati Gatot Saptadi optimistis UMK 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hanya, seberapa besar kenaikannya, Gatot belum bisa memprediksi. “Yang jelas perhitungan KHL akan dikonversi dengan rumus baru UMK,” jelasnya.

Cabut Upah Murah atau Mogok

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2015 tentang pengupahan yang disahkan pemerintahan Joko Widodo pada 23 Oktober 2015 lalu mendapat tentangan dari kalangan buruh. Di Jogja, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyerukan pencabutan PP pengupahan tersebut. Mereka menuntut kenaikan upah hingga mogok massal.
Dalam aksinya, ABY juga menyerahkan usulan UMK di DIJ kepada perwakilan Pemprov DIJ, yaitu Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sulistyo. Dari hasil survei yang dilakukan ABY, mendapatkan hasil nominal upah minimum untuk buruh di DIJ 2016 sebesar Rp 1,9 untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, Rp 2,1 juta untuk Sleman dan Bantul, sedang untuk Jogja sebesar Rp 2,2 juta.
Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Jogja, yang merupakan bagian ABY, Azis Nur Fitriyanto mengatakan, nilai tersebut berdasarkan survei terhadap 60 komponen KHL, sejak Januari hingga Oktober 2015 ini. “Enam puluh komponen ini sebenarnya masih kurang, perhitungan kami idealnya paling tidak 84 komponen yang disurvei,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Azis, ABY juga menegaskan untuk menolak PP 78/2015 yang baru disahkan oleh pemerintahan Jokowi. Menurutnya, penentuan besaran upah minimum yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Untuk itu ABY, menuntut supaya PP tersebut dicabut atau akan melakukan pemogokan. “Aturan dalam PP ini sekali lagi melanggengkan upah murah di Indonesia,” tegasnya.
Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sulistyo saat menerima audiensi massa ABY mengatakan tuntutan tersebut akan jadi masukan ke pemerintah pusat. Tentunya sebagai suara dari buruh Jogja. Menurut Sulistyo, kewenangan terkait PP tersebut, berada di pemerintah pusat, bukan di daerah. “Sehingga nantinya jadi masukan ke pusat, sebagai pengambil kebijakan,” jelasnya.
Sulistyo mengungkapkan, sebagai bagian dari NKRI, DIJ juga akan mengikuti aturan dari pusat tersebut. Formula penghitungan upah minimum 2016 berdasarkan pada angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi, secara nasional.
Dari informasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan itu inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Jika ditotal maka mencapai 11,5 persen. Dia mengklaim kenaikan 11,5 persen tersebut bisa lebih tinggi dari penentuan upah minimum lama.
“Kenaikan 11,5 persen ini bisa lebih tinggi dan setiap tahun pasti naik,” ujar Sulis sambil mengatakan pengumuman besaran upah minimum akan dilakukan pada 1 November nanti. (yog/pra/din/ila)