KULONPROGO – Menangnya kasasi Izin Penetapan Lokasi (IPL) di Mahkamah Agung (MA) berarti rencana pembangunan bandara bisa dilanjutkan. Tahapan yang paling dekat adalah proses pembebasan lahan yang akan dilakukan PT Angkasa Pura I sebagai pemrakarasa pembangunan bandara bersama BPN.
Pernyataan itu ditegaskan Gubernur DIJ Sultan HB X usai menghadiri pembukaan Kemah Kebangsaan di Lapangan Banyuroto, Nanggulan, Kulonprogo, kemarin (28/10). Kendati demikian, gubernur belum mengetahui apakah surat salinan putusan kasasi yang dikirimkan PTUN Jogjakarta sudah sampai Pemprov DIJ atau belum.
“Jika surat salinan putusan dari MA itu sudah turun, maka proses pembangunan bandara akan dilanjutkan dengan tahap pembebasan lahan. Ya to, kalau sudah turun maka dilanjutkan,” tegasnya.
Terkait masih ada warga yang menolak, gubernur memastikan secara ketentuan hal itu dibolehkan dan bisa diselesaikan melalui pengadilan. Menurutnya, saat ini konsep relokasi bagi warga sudah ada. Namun pihaknya belum bersedia menjelaskan secara rinci karena belum waktunya. “Waktunya nanti kalau sudah bicara harga,” katanya.
Ditambahkan, Pemprov DIJ siap melepas aset pemprov baik berupa bangunan, jalan, maupun fasilitas-fasilitas umum yang akan terkena pembangunan bandara. Namun proses pembebasannya juga harus dengan penilaian appraisal.
“Ya tidak ada pilihan kecuali harus melepas. Khususnya untuk merelokasi fasilitas-fasilitas umum atau aset pemda yang sudah dipikirkan dari awal, karena milik pemerintah sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, setelah adanya putusan kasasi MA, akan ditindaklanjuti ke lapangan. Pihaknya bahkan sudah berusaha memasukkan anggaran di APBD Perubahan 2015 untuk membentuk skenario relokasi warga di calon lokasi.
“Angkasa Pura fokus skenario akuisisi lahan. Pemkab pada relokasi, bagaimana nguwongke, dan mengurus yang dipindah,” katanya.
Hasto menjelaskan, alokasi anggaran yang dimasukkan APBD Perubahan hanya untuk fasilitasi pembebasan lahan, bukan untuk akuisisi. Pasalnya yang akan membeli tanah atau akuisisi serta proses relokasi menjadi kewenangan PT Angkasa Pura (AP).
“Berdasarkan data awal, warga yang meminta difasilitasi relokasi oleh pemerintah sekitar 460 orang. Namun dari jumlah itu, dimungkinkan ada yang ingin pindah sendiri,” jelasnya.
Terkait lokasi relokasi seperti dipetakan di desa-desa, warga diberi opsi, bisa memilih luasan lahan 200-500 meter persegi untuk huniannya. Kemudian dipilihkan lokasi sekaligus sarana usaha bersama seperti ternak atau untuk pertanian.
Fasilitas-fasilitas umum akan didahulukan, terlebih akuisisi tanah-tanah, bangunan, fasilitas umum, maupun jalan yang dimiliki pemda bisa didahulukan tanpa harus menunggu seluruh warga setuju.
“Semua itu langkah pertama yang akan dilakukan, supaya memberikan energi positif. Dimulai setelah April, karena sampai April pembebasan atau akuisisi. Setelah itu (relokasi) fasilitas umum bisa dimulai,” imbuhnya.
Kapolda DIJ Brigjen Pol Erwin Triwanto juga menegaskan, saat ini proses pengamanan rencana pembangunan bandara masih dipercayakan kepada Polres Kulonprogo. Pasalnya, masih tahap pembebasan lahan dan dinilai masih kondusif.
Kendati demikian, saat pendataan lahan petugas dari BPN dan PT Angkasa Pura I akan dibackup pengamanan tertutup maupun terbuka oleh personel kepolisian. “Saat ini masih cukup di-cover Polres, tapi saat pembangunanya kita akan backup,” tegasnya. (tom/laz/ong)