JOGJA – Pro-kontra pembentukan polisi internet bermunculan di tengah masyarakat. Praktisi Teknologi Informasi (TI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Rusydi Umar mendukung rencana pemerintah yang akan membentuk polisi internet. Satuan polisi internet tersebut bertugas mengawasi, mendeteksi, sekaligus menindak konten internet berbau SARA yang diunggah di Indonesia.
“Keberadaan polisi internet penting supaya masyarakat tidak asal mengunggah video, foto, dan kata-kata yang merugikan orang lain, tanpa ada bukti yang jelas,” kata Rusydi di sela-sela acara pertemuan pakar dan praktisi TI di Hotel Eastparc Jogja, kemarin (28/10).
Rusydi mewanti-wanti polisi internet yang dibentuk pemerintah harus bisa bekerja profesional dan tidak tebang pilih. Apalagi, sampai ikut terseret pada pusaran kepentingan kekuasaan atau politik. Polisi internet harus bekerja secara profesional atau bebas dari kepentingan politik.
“Jangan sampai polisi internet nanti menjadi alat bagi pengusaha atau politisi untuk saling menjatuhkan,” ingat Kepala Riset TI UAD ini.
Pertemuan tersebut diikuti pakar dan praktisi TI asal sembilan negara. Seperti Indonesia, Malaysia, Polandia, Filipina, dan lainnya. Mereka mengingatkan akan pentingnya sebuah data yang tersimpan di internet. Sebab, data yang diunggah di internet, suatu ketika akan bermanfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintah, ekonomi, sosial, dan sebagainya.
“Kami akan membuat perangkat teknologi untuk menyaring data yang ada di internet. Termasuk mendeteksi kemungkinan adanya tindakan pencucian uang melalui internet,” papar Rusydi.(mar/hes/ong)