JOGJA – Masalah hotel yang tak mengantongi izin gangguan (HO) belum juga rampung. Sejumlah hotel ngeyel beroperasi, meski belum berizin. Temuan dari Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas, dua hotel yaitu Tjokro Style dan Citra Dream belum mengantongi HO.
“Sekarang masih beroperasi. Ini yang kami sayangkan,” kritik Kepala Divisi Kajian Forpi Kota Jogja Harry Cahya, kemarin (28/10).
Harry melanjutkan, kedua hotel tersebut mengaku telah mengurus HO. Namun, sampai sekarang belum keluar HO dari Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja.
Ia mengungkapkan, pihaknya memeriksa dua hotel tersebut. Ternyata benar, kedua hotel tersebut tak mengantongi HO.
“Sebagai tindak lanjut dari masalah yang berkembang selama ini,” tambahnya.
Pantauan Forpi dilakukan kemarin (28/10). Selain memeriksa HO, mereka juga mengecek penggunaan air. Soal masalah air, kedua hotel menggunakan air dari PDAM Tirtamarta.
Seperti diketahui, ada 18 hotel tak mengantongi Izin HO. Dari 18 hotel tersebut, sembilan hotel telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja. Proses hukum terhadap sembilan hotel itu pun telah mereka lakukan sejak Januari sampai Juni lalu.
Dintib Kota Jogja masih belum bekerja secara maksimal. Ini terbukti dari penutupan paksa yang belum bisa terealisasi.
“Belum sampai 30 hari untuk penutupan paksa, hotel itu telah memenuhi izin gangguan,” elak Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidihartana.
Nurwidi menegaskan, hanya sembilan hotel yang diketahui beroperasi tanpa HO. Hotel-hotel tersebut juga telah dipanggil. Dari sembilan hotel dipanggil, dua memenuhi syarat untuk pelimpahan.
“Dua hotel telah selesai penyidikan di PPNS. Kami segera limpahkan ke pengadilan,” ujar Nurwidi.
Dari sembilan hotel yang dipanggil, dua penanggung jawab hotel hdair. Sedangkan empat mewakilkan pada orang lain untuk hadir pada pemanggilan pertama. Sedangkan, tiga penanggung jawab mangkir.
Keterangan dari Nurwidi tersebut berbeda dari dua instansi lain. Saat rapat pra-rencana kerja anggaran antara Komisi B DPRD Kota Jogja dengan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) terungkap 18 hotel tak bisa ditarik pajak. Karena 18 hotel tak mengantongi HO.
Awal mula mencuatnya di publik adanya hotel ilegal di Kota Jogja itu berbeda dengan data di Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja. Hasil telaah Dinzin, ada 14 hotel yang tak mengantongi HO, sudah beroperasi. Lainnya, ada empat hotel belum memiliki syarat akhir, namun belum beroperasi.
Perubahan data tak hanya pada jumlah hotelnya. Penanganan pajak yang diduga tak terbayarkan dari 18 hotel diawal keterangan dengan dewan tersebut, kini malah tak tertangani.
Nurwidi menegaskan, jika sembilan hotel yang dipanggil tersebut tertib pajak. Sembilan hotel tersebut, meski tak mengantongi HO, sudah membayar kewajibannya.
“Semua hotel yang beroperasi(tidak mengantongi HO) telah membayar pajak hotel,” imbuhnya.
Tahun ini, sebenarnya Dintib Kota Jogja memiliki PPNS pajak. Artinya, jika ada dugaan pelanggaran dalam pembayaran pajak, PPNS Dintib bisa memproses pro-yustisia.
“Kalau pajak itu pemberkasan singkat. Jadi, kalau ada pelanggaran, kami bisa cepat untuk melimpahkan ke pengadilan,” katanya.
Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Pajak (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono menegaskan, setiap ada transaksi, pihaknya bisa menarik pajak. Tanpa perlu menanti pelaporan dari wajib pajak (WP). Meski, pajak hotel termasuk self assessment. “Asalkan beroperasi bisa ditarik pajak,” kata Kadri saat pemberian penghargaan pada WP terbaik.(pra/eri/hes/ong)