SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
DITAHAN: StafKPU DIJ Sigit Giri Wibowo (SGW), mengenakan topi, saat akan dibawa ke Rutan Wirogunan Jalan Taman Siswa, Jogja, kemarin (29/10).
JOGJA – StafKPU DIJ Sigit Giri Wibowo (SGW) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat perlengkapan KPU dan tagihan pemesanan hotel oleh Kejari Jogja, kemarin (29/10).Itu dilakukan setelah SGW yang menjabat ketua pengadaan dalam beberapa kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU DIJ itu diperiksa lebih dari dua jam.
Pemeriksaan dilakukan tim jaksa penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejari. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik kemudian memutuskan menahan SGW di Rutan Wirogunan Jalan Taman Siswa, Jogja. Begitu keluar ruang pemeriksaan, ia langsung diminta menaiki mobil Avanza warna hitam berpelat AB 1286 UH.
SGW yang mengenakan topi itu mendapatkan pengawalan ketat. Beberapa penasihat hukumnya juga ikut mendampingi. Sekitar pukul 13.57 WIB mobil yang membawa SGW meninggalkan halaman Kejari.
Kepala Seksi Pidsus Kejari Jogja Ajie Prasetya SH MH menjelaskan, penahanan dilakukan setelah pihaknya meningkatkan status pemeriksaan SGW. Sekitar pukul 09.00, SGW mulai menjalani pemeriksaan. Awalnya, dia diperiksa sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan selama dua jam, menyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Siangnya SGW kemudian berubah status.
“Dari hasil pemeriksaan atas saksi SGW ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Minimal ada dua alat bukti yang kami peroleh,” kata Ajie.
Dalam pemeriksaan, penyidik mencecar SGW dengan 30 pertanyaan. Selama diperiksa, SGW terlihat didampingi sejumlah penasihat hukumnya. Pengacaranya tampak keluar masuk ruang pemeriksaan. Intensitasnya semakin meningkat saat diketahui klien mereka hendak ditahan.
Radar Jogja mendengar adanya permohonan dari penasihat hukum SGW agar penahanan ditunda Desember mendatang. Alasannya, SGW memiliki sejumlah proyek kerja sama dengan pihak lain yang harus diselesaikan. Bila sampai ditahan, maka kegiatan kliennya itu akan terganggu. Namun permohonan itu rupanya tak mendapatkan respons. Kajari tetap memerintahkan dilakukan penahanan.
“Setelah diperiksa dan ditetapkan tersangka, yang bersangkutan langsung kita kenakan penahanan selama 20 hari di Lapas Wirogunan,” terang Ajie.
Tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-1805/0.4.10/Fd.1/10/15 yang ditandatangani oleh Kajari Anwarudin Sulistyono SH MH. Tersangka langsung ditahan, kata Ajie, karena penyidik mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.
Selain itu, tersangka tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya. Pertimbangan lainnya karena kerugian negara belum dipulihkan, serta yang bersangkutan adalah PNS yang sudah tidak masuk kantor selama empat bulan.
Ajie menyebutkan, kepada tersangka, penyidik menjerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara mencapai 20 tahun. “Dari keterangan tersangka, dana yang disimpangkan mencapai lebih dari Rp 700 juta,” terangnya. (riz/ila/ong)