SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
PENGHARGAAN: Penyerahan penghargaan untuk badan publik di lingkungan Pemprov DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, kemarin (29/10).
KOMISI Informasi Provinsi (KIP) DIY menganugerahkan penghargaan terhadap sejumlah badan publik di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota se-DIY yang dinilai memiliki prestasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DIY, prestasi diraih Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), disusul Dinas Kebudayaan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY.
Penghargaan diserahkan bersamaan dengan agenda raportan yang rutin digelar Pemprov DIY setiap empat bulan sekali di Hotel Royal Ambarrukmo, kemarin (29/10). Agenda raportan itu berupa penilaian dari gubernur terhadap capaian serapan anggaran di masing-masing SKPD. Pada triwulan ketiga ini capaian tertinggi diraih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan capaian serapan terendah Badan Lingkungan Hidup DIY. Kedua agenda tersebut dihadiri Gubernur DIY Hamengku Buwono X, Sekda DIY Ichsanuri, Ketua KIP Nasional Abdulhamid Dipopramon, Ketua KIP DIY Dewi Amanatun Suryani, para komisioner KIP DIY dan kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY. Tampak pula Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Penjabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo. “Setelah melakukan self assessment, visitasi dan pencermatan web selama tiga bulan, Komisi Informasi Propinsi (KIP) DIY,akhirnya memperoleh empat juara pemeringkatan badan publik se-DIY 2015,” ujar Ketua KIP DIY Dewi Amanatun Suryani.
Menurut Dewi, DPPKA DIY berada di peringkat pertama dengan nilai akhir 76,65. Instansi yang dikepalai Bambang Wisnu Handoyo ini menyisihkan dua nominasi lain yakni Dinas Kebudayaan DIY 65,22 dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY dengan nilai 68,20. Sedangkan di bagian SKPD kabupaten/kota, nominasinya antara lain BKD Gunungkidul, Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, Dinkes Kulonprogo, Setda Kulonprogo dan Dinas Pendidikan Kota Jogja. Keluar sebagai pemenang adalah Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo dengan nilai akhir 98,57, disusul BKD Gunungkidul, Setda Kulonprogo, Dinas Kesehatan Kulonprogo dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Untuk kategori BUMD, tiga BUMD bersaing ketat untuk menjadi nomor satu. Antara lain PDAM Jogja, PT. AMI dan Bank Jogja. Nama yang disebut terakhir itulah yang muncul sebagai pemenang dengan torehan 46,87 poin.
Dewi mengatakan, metode pemeringkatan mengacu pada metode yang digunakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini dapat dijadikan sebagai langkah awal menyiapkan DIY dalam proses pemeringkatan yang dilakukan KIP.
“Dari kegiatan ini kami berharap, dapat memperoleh gambaran hasil riil yang mewakili praktik implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik. Baik pemerintah, BUMD, dan parpol sebagai kategori badan publik yang harus diperingkat,” terang Dewi.
Dewi juga menyebutkan, dalam menentukan pemenang, pihaknya melakukan dua tahapan penilaian. Yaitu tahap pertama yakni penyebaran kuesioner penilaian mandiri (self assessment questioner) dengan bobot 25 persen. “Dari sekitar 300 quesioner yang disebar, hampir 70 persennya mengembalikan dan memberikan isian,” katanya.
Selanjutnya, tim akan melakukan pemeriksaan dan pembuktian informasi yang ada di website (verifikasi website dengan bobot 75 persen. Tahap kedua yakni Visitasi yang mempunyai bobot penilaian 40 persen. Kemudian diikuti wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format berdasarkan keterangan yang diisi responden badan publik. Gubernur DIY Hamengku Buwono X menilai keterbukaan publik merupakan kunci terwujudnya good goverment melalui tranparansi. Diingatkan, tranparansi merupakan tuntutan zaman. Karena itu, gubernur mendukung kemitraaan berupa manunggalnya pemda dengan KIP DIY.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian lima komisioner KIP DIY periode 2011-2015. Di mata gubernur, capaian KIP DIY bukan hanya banyaknya aduan yang ditangani namun lebih pada kualitas materi aduan. “Jumlah tanpa kualitas ibarat sekadar jadi ritme statistik belaka,” katanya.
Gubernur juga ingin komisioner KIP menjadi pamomong yang pinunjul atau menonjol dengan mengedepankan watak hastabrata. Dari delapan itu ada dua yang jadi catatan yakni watak matahari dan samudera. Matahari berarti menerangi dan memberikan pencerahan serta samuderta artinya bersedia menerima perbedaan. “Itu sesuai dengan darmaning narendra,” pesan HB X. (riz/kus/ong)