RADAR JOGJA FILE
BERGAIRAH: Aktivitas penyewaan kendaraan untuk lava tour, warung makan dan souvenir, serta kerajinan di kawasan lereng Gunung Merapi turut memberi andil menggerakkan perekonomian warga di wilayah tersebut.
SLEMAN- Erupsi Gunung Merapi telah lima tahun berlalu. Tetapi, Pemkab Sleman masih tak kuasa memindahkan ratusan kepala kelurga (KK) yang memilih bertahan hidup di kawasan rawan bencana (KRB).
Bahkan, zona merah yang dulu luluh lantak kini berubah menjadi wajah baru. Warga telah membangun kembali rumah-rumah tinggal yang dulu rusak tertimpa lahar dan awan panas. Infrastruktur jalan dan fasilitas umum juga telah diperbaiki seperti semula.
Warga seolah ingin menjawab tantangan pemerintah, meski secara hukum melanggar undang-undang. Faktor itulah yang mendasari Pemkab Sleman bergeming soal pembangunan di wilayah tersebut. Khususnya, di Desa Glagaharjo, Cangkringan, yang berbatasan dengan wilayah Manisrenggo dan Balerante,Klaten, Jawa Tengah.
Pejabat Bupati Sleman Gatot Saptadi menegaskan, pemerintah tak akan menggelontorkan bantuan apapun untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak erupsi Merapi 2010. “Hanya jalur evakuasi yang kami benahi. Lainnya tidak,” tandas Gatot, yang juga menjabat kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ kemarin (29/10).
Sarana pendidikan rusak pun tak disentuh pemerintah. Semua guru diinstruksikan untuk tidak mengajar di wilayah KRB. Namun, pemerintah mendirikan gedung sekolah baru di luar zona merah. Di situlah guru-guru boleh mengajar.
Konsekuensi bagi siswa yang tinggal di KRB menempuh jarak lebih jauh ke sekolah. Dari catatan Radar Jogja, gedung sekolah bantuan swasta juga tak difungsikan sebagaimana mestinya lantaran tak satupun guru berani melanggar aturan pemerintah. “Semua kebijakan, kan, harus diamankan,” jelas Gatot.
Merujuk Undang-Undang Tata Ruang dan Wilayah, kawasan KRB tidak boleh dihuni oleh manusia. Zona tersebut hanya diperbolehkan untuk lahan pertanian.
Atas dasar itulah fasilitasi oleh Pemkab Sleman hanya untuk keperluan mitigasi bencana dan penyelamatan korban. Bahkan, jaringan listrik pun diputus.
Di sisi lain, pemkab telah menyediakan lahan sekitar 5 ribu hektar di Dusun Plosokerep, Umbulharjo untuk relokasi warga.
Gatot mengimbau warga di KRB tak perlu risau oleh isu yang berkembang atas hak kepemilikan lahan baru. Di area relokasi, tiap KK memperoleh jatah sebidang tanah beserta bangunan rumah yang bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Bahkan, warga tetap bisa mengelola lahan pribadi di KRB untuk bercocok tanam. “Yang jelas, pemerintah wajib memberi rasa aman dan nyaman. Tapi, kalau mereka nyaman di KRB, ya, itu konsekuensinya,” ucap Gatot.
Gatot meningatkan adanya konsekuensi hukum kenapa KRB harus dikosongkan dari pemukiman warga. Itu disebabkan, lubang kawah puncak Merapi mengarah ke selatan. Dikhawatirkan, jika terjadi erupsi, material vulkanik akan menyembur ke arah wilayah tersebut.
Kepala Desa Glagaharjo Suroto mengklaim, saat ini kehidupan warganya telah kembali seperti semula. Roda perekonomian mulai normal. “Meski tidak dibantu, nggak ada masalah bagi warga,” ujarnya.
Hanya, satu hal masih menjadi persoalan adalah legalitas status domisili warga. Suroto mendesak agar keberadaan warga di kawasan tersebut diakui oleh pemerintah. “Ya, diizinkan. Itu harapannya,” lanjut Suroto.
Suroto mengakui tak satupun bantuan pemerintah mengalir ke desanya. Hanya listrik yang saat ini bisa dinikmati warga. Itupun, Suroto berdalih tak paham arus suplai jaringannya. Namun, dia mengaku sempat memperoleh suplai dan jaringan listrik dari Klaten.
Menurutnya, warga memaksa bertahan di lereng Merapi karena menganggap kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan sejak nenek moyang. “Intinya, tak mau turun,” tandasnya.
Saat ini masih ada sekitar 380 KK menghuni tiga desa terdampak erupsi Merapi. Yakni, Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen.(yog/din/ong)