MAGELANG – Kasus pencabulan para siswi yang dilakukan oknum guru agama salah satu SD Negeri mencoreng keberadaan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak. Di mana, anak-anak dilindungi dengan dua payung hukum. Yakni, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (termasuk anak).
Bagi Pemkot Magelang, kejadian itu meruppakan tamparan. Apalagi di bawah kepemimpinan Pejabat (Pj) Wali Kota Rudi Apriyantono yang giat membentuk aneka kelompok kerja (pokja) penanganan penyakit masyarakat atau sosial hingga ke tingkat RT/RW.
“Kriteria jadi Kota Layak Anak memang banyak. Seperti 90 persen kepemilikan akta gratis bagi anak usia 0-19 tahun. Lalu berbagai cara perlindungan terhadap anak dan bantuan bersifat sosial. Namun, untuk kriteria moral belum,” ungkap Rudy kemarin (29/2\10).
Pria yang juga Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jateng ini mengaku, minta polisi agar kasus ini tidak diselesaikan begitu saja secara kekeluargaan. Kasus ini harus diusut tuntas aparat kepolisian. Ia sudah menelepon langsung Kapolres Magelang Kota AKBP Edi Purwanto dan minta kasus tersebut dibongkar.
“Sementara ada enam laporan. Tetapi bisa saja lebih dari itu. Saya harap semua bisa terungkap,” paparnya.
Rudy mengaku terkejut dengan kasus pencabulan siswi tersebut. Ia tegas tidak akan mengampuni pelaku yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.
“Kami akan tindak tegas. Jika terbukti bersalah, sanksi dipecat menjadi PNS akan kami berlakukan. Sekarang, kami serahkan sepenuhnya ke kepolisian untuk menuntaskan kasus ini,” tegasnya.
Ia memaparkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus ini. Sanksi administrasi akan dilihat terlebih dahulu peraturannya. Misal, si guru diberhentikan atau dikenai skorsing.
“Biasanya PNS yang terancam hukuman lebih dari 4 tahun penjara dipecat. Itu tindakan tegas dari kami terhadap pelaku yang mencoreng nama baik Kota Magelang,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Magelang Jarwadi mengemukakan, pihaknya langsung mengumpulkan para kepala sekolah untuk koordinasi sekaligus pembinaan. Rencananya, mereka dikumpulkan Sabtu (31/10) di kantor Disdik.
“Terus terang secara rinci kami tidak mengetahui karakter pelaku seperti apa. Tapi, dari keterangan kepala sekolahnya, oknum tersebut pendiam dan tidak aneh-aneh. Ke depan akan kami maksimalkan fungsi pengawasan dan kontrol agar kasus ini tidak terulang kembali,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Women Crisis Center (WCC) Kota Magelang Wulandari Wahyuningsih mengungkapkan, segera membentuk Kelompok Kerja (pokja) Reaksi Cepat terkait kasus ini. Tim ini melibatkan beberapa lembaga perlindungan anak di Kota Sejuta Bunga.
“Selain Pokja, kami komit memberikan pendampingan sepenuhnya pada korban. Termasuk mengawal terus kasus ini hingga tuntas. Bahkan memberi bantuan pada aparat agar penanganan lebih cepat,” aku Wulandari yang mengaku tertampar dengan adanya kasus tersebut.(dem/hes/ong)