JOGJA – Batas akhir pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) seharusnya dilakukan kemarin (1/11). Tapi, karena hari Minggu atau libur menjadi mundur sehari, yakni hari ini (2/11). Rencananya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengumumkan UMK hari ini.
Penetapan UMK ini, dilakukan setelah Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Itu pun menjadi rumus baru perhitungan UMK di DIJ. Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja DIJ Sulistyo menjelaskan, rata-rata kenaikan UMK di DIJ pada 2016 mencapai 11,5 persen. Keputusan gubernur terkait UMK ini akan berlaku efektif pada Januari 2016 mendatang.
“UMK tertinggi tetap Kota Jogja, dengan kenaikan rata semua 11,5 persen,” ujarnya, kemarin (1/11).
Jika dilihat besaran UMK 2015 sesuai SK Gubernur DIJ nomor 252/Kep/2014, kenaikannya mencapai 11,5 persen. Dengan begitu, UMK Kota Jogja 2015 yang sebesar Rp 1.302.500 menjadi Rp 1.452.287,5 di 2016. UMK Kabupaten Sleman 2015 sebesar Rp 1.200.000 akan naik jadi Rp 1.338.000. UMK Kabupaten Bantul 2015 sebesar Rp 1.163.800 menjadi Rp 1.297.637.
Sedangkan UMK Kabupaten Kulonprogo 2015 sebesar Rp 1.138.000 akan naik menjadi Rp 1.268.870. UMK terendah di Kabupaten Gunungkidul pada 2015 sebesar Rp 1.108.249 akan menjadi Rp 1.235.697.
Sekretaris Dewan Pengupahan Kota Jogja Rihari Wulandari mengungkapkan, rumus baru yang menggunakan parameter inflasi dan pertumbuhan ekonomi telah mereka berlakukan. Ini membuat UMK Kota Jogja mengalami peningkatan 11,5 persen. Besarnya, Rp 1.452.287,5 per bulan. “Setelah semuanya jelas, penetapannya bisa sesuai dengan jadwal. Semua pihak (pengusaha dan pekerja) menerima,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Jogja Agus Tri menyesalkan parameter itu. Sebab, meski nilainya lebih tinggi dari survei standar kebutuhan hidup layak (KHL), besaran UMK ini sangat tergantung dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, kedua variabel itu ditetapkan pemerintah pusat, sehingga belum tentu semua daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama.
“Bisa saja, Kabupaten Kulonprogo yang sebentar lagi akan memiliki bandara memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding daerah lain,” kata anggota Dewan Pengupahan Kota Jogja itu.
Agus mengatakan, pekerja juga tidak bisa lagi ikut terlibat mengusulkan besaran upah. Karena survei kebutuhan hidup layak sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman. “Kami tinggal menunggu ketetapan saja. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa semakin tinggi sehingga nilai upah pun bisa ikut naik,” katanya. (eri/ila)