JOGJA – Waktu yang ditunggu-tunggu terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK), akhirnya tiba. Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur penerapan UMK 2016 di DIJ. Dalam keputusannya, UMK yang ditetapkan, sesuai usulan dari kabupaten dan kota. Kalaupun ada perubahan, hanya untuk Gunungkidul. Itu pun hanya sedikit, untuk menghindari pecahan. Yang diusulkan Rp 1.235.697, yang ditetapkan Rp 1.235.700.
Dalam SK Gubernur yang ditandatangani HB X, ditetapkan besaran nilai UMK Kota Jogja Rp 1.452.400, Sleman Rp 1.338.000, Bantul Rp 1.297.700 , Kulonprogo Rp 1.268.870, dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.235.700. “Ada perubahan sedikit untuk Gunungkidul, naik dari usulan. Ya sebenarnya supaya tidak pecahan saja,” ujar HB X saat ditemui di kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (2/11).
Menurut HB X, UMK 2016 ini sudah menggunakan formula perhitungan berdasarkan PP No 78/2015 tentang Pengupahan yang berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bukan lagi berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL). “Sudah menggunakan acuan PP itu,” tandasnya.
Ditegaskan, UMK yang ditetapkan tersebut sudah usaha maksimal dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang ada. Raja Keraton Jogja tersebut juga menyebutkan, DIJ masih menggunakan UMK, dan bukan upah minimum provinsi (UMP). Sebab, selama ini DIJ sudah menerapkan UMK. Selain itu, jika dengan UMP akan menggunakan upah yang terkecil. “Yang terkecil Gunungkidul. Kalau diterapkan, nanti buruh di Kota Jogja yang dirugikan, kalau ambil yang tertinggi pengusaha yang dirugikan,” jelasnya.
Tahun ini, DIJ juga kembali tidak menetapkan besaran UMP. HB X menilai tidak perlu diterapkan UMP karena sudah ada UMK. “Kalau ada UMP, buat apa UMK? Yang penting ada UMK yang tanda tangan gubernur,” ujarnya.
Ketika ditanyakan tentang kemungkinan penolakan dari kalangan buruh, HB X menjawab sudah ada kesepakatan di dewan pengupahan, dengan pengusaha dan perwakilan buruh, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). “Sehingga tidak mungkin bila ada buruh mogok kerja, karena SPSI sudah menandatangani kesepakatan UMK tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, meski Gubernur HB X yakin tidak ada penolkan, namun di lapangan, baik buruh maupun pengusaha sama-sama menolak UMK 2016 yang sudah dintandtangani gubernur yang mengacu PP No 78/2015 tentang Pengupahan yang berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kalangan buruh menilai menilai PP tersebut bertentangan dengan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam penyusunannya tidak melibatkan stakeholder buruh. Sementara pengusaha, merasa nilai UMK 2016 versi PP lebih tinggi dari survei KHL Dewan Pengupahan.
“Secara prosedural PP tidak sesuai dengan UU nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pembuatan PP juga tidak melibatkan unsur stakeholder buruh. Di tingkat nasional juga sudah ada penolakan penentuan UMK dengan PP tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi ketika dihubungi, kemarin (2/11).
Menurutnya, kenaikan UMK yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, merugikan buruh. Karena pada saat bersamaan, juga akan dibarengi dengan inflasi yang lebih tinggi. “Saat upah naik, inflasi juga naik,” lanjutnya.
Kondisi tersebut juga diperparah dengan kebijakan pemerintah lainnya, yang memberatkan buruh. Kirnadi mencontohkan tentang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), untuk pengguna 450 volt dan 900 volt. Yang mayoritas penggunaannya merupakan kalangan buruh. Hal itu membuat kenaikan upah menjadi sangat kecil. “Ancaman nyata jelas, kenaikan TDL untuk golongan 450 volt dan 900 volt, belum kenaikan harga lainnya. Kenaikan upah sangat kecil, beban tambah banyak,” tegasnya.
Kirnadi kembali menegaskan, dari hasil survei KHL yang dilakukan ABY terhadap 60 komponen berdasarkan Permenakertrans No 13/2012, menunjukan KHL Kota Jogja 2016 sebesar Rp 2.413.574, Sleman Rp 2.200.158, Bantul Rp 2.279.596, Kulonprogo Rp 1.759.547, Gunungkidul Rp 2.000.343.
Menurutnya, perhitungan survei KHL ABY dan dewan pengupahan sering berbeda, karena selama ini dewan pengupahan salah dalam melakukan survei. “Kesalahan tersebut sudah kami laporkan ke gubernur, tapi tidak ditanggapi,” jelasnya.
Ketua II Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Jogja Imam Nawawi mengaku juga keberatan dengan penerapan PP pengupahan dalam penentuan UMK 2016. Hal itu karena hasil perhitungan UMK 2016 menggunakan PP tersebut lebih tinggi dibandingkan UMK berdasarkan survei KHL. “Dengan rumus baru ini, ada kenaikan lebih tinggi Rp 20 ribu –Rp 30 ribu, kalau untuk usaha yang karyawanya dua atau tiga saja, tidak begitu masalah. Kalau yang karyawanya banyak, ini masdalah,” ujarnya.
Terpisah, Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sulistyo mengungkapkan, rata-rata kenaikan UMK 2016 ini sudah mencapai 11,5 persen. Hal itu sesuai dengan PP pengupahan yang berdasarkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Toh kenaikan UMK tersebut sudah lebih tinggi dari survei KHL. “Dengan PP ini malah lebih tinggi nilainya,” jelas Sulis.
Asisten Sekprov DIJ Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan tersebut menerangkan, UMK itu merupakan upah minimum bagi buruh yang bekerjanya masih kurang dari satu tahun. “Sehingga perusahaan harus menyusun skala pengupahan dan struktur upah, misalnya berapa upah yang bekerjanya satu tahun bekerja, dua tahun bekerja dan seterusnya,” ungkapnya.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, juga mengakui bahwa besaran nilai UMK yang diajukan Kulonprogo berdasarkan PP pengupahan. UMK 2016 yang diusulkan Kulonprogo tahun ini sebesar Rp 1.268.870, naik 11,5 persen dari UMK 2015 Rp 1.138.000. Bahkan, lanjut Hasto, UMK 2016 yang diusulkan sudah 106 persen dari survei KHL. Di Kulonprogo terdapat pabrik besar seperti wig, rokok dan wig. “Saya rasa buruh di Kulonprogo tidak akan protes, wong sudah di atas tuntutan kok,” ujar Hasto. (pra/jko/ong)