PADA bagian lain, adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, membuat peran Dewan Pengupahan hilang. Selanjutnya, gabungan tripartite: pemerintah, pengusaha, dan pekerja, itu akan mengalami pergeseran fungsi.
Mereka tak akan lagi jadi pihak yang membahas penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Tapi, bakal berperan pada penerapan di lapangan. “Kami akan terjun ke lapangan. Karena, selama ini masih banyak penyimpangan di lapangan,” ujar anggota Dewan Pengupahan Kota Jogja Agus Tri, kemarin (2/11).
Ia mengungkapkan, di kalangan pekerja, penerapan UMK ini hanya untuk masa kerja 0-12 bulan. Yang masa kerjanya lebih dari setahun, seharusnya tak berpatokan UMK, dan berarti lebih besar dari UMK.
“Namun, kenyataannya berbeda. Ini yang akan kami kejar. Agar penerapan UMK ini benar-benar sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.
Masalah lain yang akan menjadi pantauan Dewan Pengupahan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak pekerja. Dewan Pengupahan akan melakukan pantauan ke lapangan soal hak ini. “Misalnya soal pesangon, uang pensiun, ini kan diatur. Nah berkenaan dengan berlakunya aturan baru tentang pengupahan, yang berarti juga kami tak lagi di situ, maka fokus kami ke masalah-masalah lain yang kaitannya dengan hak-hak pekerja. Kami akan fokus ke situ,” tandasnya.
Senada, Sekretaris Dewan Pengupahan Kota Jogja Rohadi Wulandari memastikan, keberadaan Dewan Pengupahan tetap ada. Hanya saja, tugas pokok fungsinya berbeda dengan sebelum ada PP tersebut.
“Sekarang lebih pada pemantauan ke lapangan. Juga sebagai mediator jika ada konflik pekerja dengan pengusaha,” katanya.
Ia menuturkan, konflik mengenai penerapan UMK di lapangan selalu ada. Selama ini, pekerjanya yang lebih banyak diam. Alhasil, keluhan pekerja tak sampai ke telinga Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
“Besok, mulai tahun 2016, kami akan lebih aktif lagi. Kami akan turun memantau satu-per satu penerapan UMK. Kalau ada yang keberatan, sejak sekarang sudah dibuka untuk mengajukan keberatan,” terangnya.
Pintu keberatan itu, menurutnya, hanya berlaku bagi perusahaan yang memang sulit. Tak bisa perusahaan dalam keadaan normal, neraca keuangannya beres, mengajukan dispensasi. “Kami pastikan Dewan Pengupahan akan berlaku adil,” katanya. (eri/jko/ong)