BANTUL – Kebijakan moratorium penerbitan izin prinsip perumahan yang dikeluarkan pemkab membawa sejumlah dampak positif. Yang paling kentara di antaranya adalah minimnya jumlah pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB).”Tahun ini (jumlah pelanggaran IMB) menurun cukup banyak,” terang Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bantul Anjar Arintaka akhir pekan lalu.
Kebijakan moratorium penerbitan izin perumahan diterbitkan Mei lalu. Kebijakan larangan pendirian komplek perumahan di wilayah penyangga kota ini berlaku hingga Desember 2016.
Anjar menyampaikan, selama beberapa tahun kompleks perumahan turut menyumbang banyak perkara pelanggaran IMB. Meski ada yang mengajukan IMB pasca ditegur Satpol PP, ada pula pengembang yang pernah digiring ke Pengadilan Negeri (PN) Bantul gara-gara membandel.
Dalam penanaganan perkara pelanggaran IMB, ada standar operasional prosedur yang ditempuh Satpol PP. Instansi penegak perda ini tidak langsung mengeksekusi pelanggar setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengampu kebijakan. Ada tiga kali surat peringatan kepada pelanggar.”Teguran pertama tujuh hari. Teguran kedua dan ketiga masing-masing tiga hari,” urainya.
Menurutnya, perkara pelanggaran IMB pada tahun ini mulai mengemuka pada bulan Juli. Setiap bulannya, rata-rata ada delapan pelanggaran. Bulan Juli, misalnya, ada tiga yang mendapatkan surat peringatan pertama, dan lima yang memeroleh surat peringatan kedua. Jumlah pelanggaran pada Agustus juga hampir sama. Ada empat pelanggar yang dikenai teguran pertama. Dan, teguran kedua enam pelanggar.”September sembilan orang semuanya teguran pertama. Oktober teguran pertama delapan, dan teguran ketiga dua,” paparnya.
Anjar mengakui upaya penegakkan Perda No. 5/2011 bukan perkara gampang. Tak sedikit pelanggar yang tidak dapat ditemui. Kasus semacam ini biasanya terjadi bila si pelanggar tidak berdiam di Bantul. Tetapi, dia memiliki aset di Bumi Projo Tamansari. “Biasanya kami bertanya kepada tetangga sekitar bangunan,” ungkapnya.
Solusi berikutnya, Satpol PP meminta proses pendirian bangunan dihentikan hingga sang pemilik mengurus dokumen IMB.
Senada disampaikan Kasatpol PP Hermawan Setiaji. Menurutnya, tidak hanya bangunan rumah yang melanggar IMB, bangunan pabrik maupun gudang tidak sedikit yang melanggar perda.”Rata-rata milik orang lokal,” tandasnya.
Berbeda dengan milik pengusaha lokal, gudang maupun pabrik milik investor asing justru tertib administrasi. Jarang sekali mereka terlambat mengurus perpanjangan IMB. “Bagi yang belum mengurus izin pasti akan selalu kami dorong,” tambahnya.(zam/din/ong)