JOGJA – Minimarket yang beroperasi di Kota Jogja makin menggurita saja. Jika bulan lalu baru terdapat 7 unit minimarket waralaba, bulan ini sudah bertambah dua lagi. Yaitu waralaba di Jalan Wakhid Hasyim, Ngampilan, dan di Jalan Veteran, Umbulharjo.Pendirian minimarket waralaba tersebut diduga melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79 tahun 2010. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tindakan tegas.
Keberadaan waralaba tersebut mengusik ketenangan dewan. Pasalnya, sudah ada regulasi yang mampu sebagai rambu-rambu, namun faktanya regulasi tersebut tidak ditegakkan. “Kalau tidak bisa tegas, seharusnya ada kajian terlebih dahulu. Masih sesuai tidak perwal itu. Kalau tidak, buat aturan baru sekalian,” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Untung Supriyanto, kemarin (3/11).
Wakil rakyat yang akrab disapa Lilik ini menegaskan, keberadaan minimarket waralaba ini langsung berdampak kepada pedagang kelontong kecil. Sebab, dengan adanya minimarket waralaba, pedagang kecil kalah bersaing. “Soal harga, kalau dibandingkan mereka (waralaba), pasti lebih murah. Karena jumlah kulakan dalam jumlah besar,” terangnya.
Ia menjelaskan, sebenarnya sudah ada mekanisme pembukaan toko waralaba. Hanya saja, jumlahnya telah dibatasi. Itu pun telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga memperhatikan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. “Seperti jarak dengan pasar tradisional. Sekarang, tinggal bagaimana pemkot menjalankan aturan tersebut,” tandasnya.
Dari tujuh minimarket waralaba, saat ini baru dua yang telah ditutup paksa.Itu untuk waralaba di Jalan Batikan dan Cendara. Sedangkan lima waralaba lain, yaitu di Rejowinangun, Patangpuluhan, Jogokaryan, Jalan Parangtritis, dan Glagahsari masih beroperasi. Kelima toko jejaring ilegal itu pun mengganti nama atau brand toko tersebut.
Dari pengamatan di lapangan, kelima toko itu kini menggunakan nama jalan atau daerah tempat berdiri. Seperti di Rejowinangun menggunakan CRM Rejowinangun, di Patangpuluhan menggunakan CRM Patangpuluhan.
Soal perubahan nama, Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja memastikan tak akan menerima atau memproses permohonan izin toko-toko waralaba tersebut. Ini karena kelima toko itu sejak awal sudah mengajukan permohonan dengan nama waralaba. “Kami berpedoman dengan perwal. Tidak mengizinkan pendirian minimarket baru lagi,” tegas Kepala Bidang Pelayanan Dinzin Kota Jogja Setiyono.
Sedangkan untuk penutupan paksa, Dinas Ketertiban (Dinzib) Kota Jogja masih menanti proses permohonan. Untuk penutupan paksa toko jejaring itu, ada waktu bagi toko tersebut untuk mematuhi vonis dari Pengadilan Negeri Kota Jogja selama 30 hari. “Kami masih tunggu sebulan dari vonis. Kemudian diajukan ke wakil wali kota untuk penutupan paksa,” kata Pelaksana harian (Plh) Dintib Kota Jogja Udiyono.
Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dintib ini memastikan, jika seluruh proses telah dilalui, pihaknya segera mengajukan permohonan. Kemudian, turun ke lapangan untuk menutup paksa kelima toko tersebut jika masih beroperasi.
Wakil Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono memastikan, keberadaan toko jejaring ilegal ini akan mereka tindaklanjuti. Pihaknya pun tak menutup kemungkinan, akan mengusulkan terobosan. Ini agar penutupan paksa tak perlu menanti sebulan lebih.
“Kalau investor tidak tertib yang harus ditindak. Jogja nyaman untuk investigasi jika sesuai dengan mekanisme,” tandas politikus dari Partai Nasdem ini. (eri/jko/ong)