JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tak perlu cemas menghadapi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev). Tim yang merupakan gabungan dari komisi A dan B DPRD Kota Jogja memastikan hanya akan memperbaiki mekanisme perizinan di Kota Jogja. Temuan di lapangan pun hanya akan menjadi kajian. Tim Monev tak akan memaksakan untuk menginterpelasi HS dan Wakil Wali Kota Imam Priyono.
“Hasil dari monitoring di lapangan, kami laporkan ke pimpinan dewan. Setelah itu bagaimana? Tergantung pimpinan dewan,” ujar Ketua Tim Monev DPRD Kota Jogja, Untung Supriyantor, kemarin (3/11).
Legislator dari PPP ini menegaskan, tim monev hanya bertugas untuk mengetahui sistem dan tata kala perizinan, serta mengenai penarikan pendapatan yang berpengaruh terhadap APBD Kota Jogja. “Kalau hasil evaluasi ada yang melanggar, ya terserah ke pimwan. Mau dibawa kemana,” tandasnya.
Meski, sebenarnya wakil rakyat bisa menggunakan hak interpelasi, hak ini untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Dan itu diatur dalam UU MD3.
“Inisiatif pembentukan tim ini, karena adanya isu publik mengenai perizinan di Kota Jogja. Banyak hotel yang tak berizin, tapi ternyata bisa tetap beroperasi. Ini yang menjadi concern kami,” ujarnya.
Masalah lain yaitu mengenai keberadaan toko jejaring. Pembatasan di Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79 tahun 2010 seperti macan ompong. Toko jejaring tetap tumbuh subur di masyarakat. “Padahal mereka ini jelas tidak bisa mengantongi izin,” tambahnya.
Hal-hal seperti inilah, menurut Wakil Ketua Tim Monev Sigit Wicaksono yang akan mereka telaah. Dewan tak ingin tata kelola yang selama ini baik hanya terlihat di bungkusnya. “Masak ada seseorang yang akan membangun pagar di rumah cagar budaya harus menggambar detil seluruh rumah? Ini kan bisa mempersulit,” katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Dinzin Kota Joga Setiyono menuturkan, kinerja Dinzin selama ini akuntabel. Artinya, semua kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan izin telah diatur semikian rupa. Sampai hasilnya kini menjadi percontohan nasional. “Selama ini landasan hukum, Itu yang jadi pedoman kami,” imbuhnya. (eri/jko/ong)