*

JOGJA – Pemkot Jogja, dalam hal ini Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja, tak membantah jika saat ini di wilayah hukumnya terdapat banyak minimarket waralaba yang diduga ilegal. Namun pihaknya tidak setuju jika dituding melakukan pembiaran. Sebab, saat ini minimarket-minimarket ilegal tersebut dalam proses hukum oleh Dintib.
Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dintib Kota Jogja, Bayu Laksmono mengaku, pihaknya harus berlari cepat untuk menindak keberadaan toko jejaring ilegal. Ini karena, akhir-akhir ini, toko jejaring ini merebak seperti jamur.
“Terakhir langsung empat sekaligus Toko Ceria,” ujar Bayu ditemui kemarin (6/11).
Ia mengungkapkan, keempat toko itu berada di Jalan Taman Siswa, Jalan Veteran, Jalan Tritunggal, dan Jalan Wakhid Hasyim. Semuanya berdiri Oktober lalu, dan kini sudah mendapatkan surat pemanggilan kedua. “Mereka ini njarak (sengaja). Sudah tahu sebenarnya tidak bisa membuka toko waralaba,” sesalnya.
Karena itu, pihaknya akan tetap menindak tegas terhadap toko jejaring. Namun diakuinya bahwa secara mekanisme, pihaknya tak bisa langsung menutup paksa toko-toko tersebut, tapi harus melalui proses atau tahapan.
“Harus melalui proses. Mulai dari surat panggilan pertama, kedua, dan ketiga, baru menjalani sidang di pengadilan. Kemudian, diberikan waktu tiga puluh hari untuk menutup usaha sendiri. Setelah itu, baru bisa dilakukan penutupan paksa,” ujarnya.
Khusus menindak toko jejaring ini, lanjut Bayu, pihaknya butuh masukan masyarakat. Apalagi, akhir-akhir ini keberadaan toko jejaring ilegal kembali marak. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi lingkungan sekitarnya. “Kalau ada dan belum diproses, segera lapor ke kami,” ajaknya.
Berdasarkan catatan Dintib, sampai saat ini, pihkanya telah memproses 11 toko jejaring ilegal. Dua telah ditutup paksa di Jalan Cendana dan Jalan Batikan; lima proses penutupan paksa, dan empat dalam proses penyidikan.
Terhadap lima toko jejaring yang belum ditutup paksa, saat ini masih menunggu tenggang waktu 30 hari pekan depan. Jika telah sampai 30 hari, pihaknya akan memberitahukan ke pemilik jika toko tersebut segera dilakukan penutupan paksa.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti sebelumnya memastikan, tak akan mengubah perwal pembatasan toko jejaring. Bahkan HS, sapaan akrabnya, menutup peluang untuk melakukan kajian. Ia pun meminta pengusaha yang akan menginvestasikan dalam bentuk toko jejaring untuk memahami aturan terlebih dahulu. “Masih banyak peluang investasi di Kota Jogja. Kalau toko jejaring jelas, tidak ada izin baru karena sudah dibatasi dengan jumlah 52,” kata HS.
Makanya, HS mengimbau, bagi siapa pun yang akan membuka usaha untuk mengajukan permohonan izin terlebih dahulu. Bukan membuka dengan melanggar izin, baru meminta maaf ke masyarakat dan pemkot. “Biar tahu prosedurnya. Boleh tidak membuka usaha minimarket waralaba atau usaha lain,” saran HS. (eri/jko/ong)
SAMBUNGAN:
Lima Minimarket Tunggu Waktu 30 Hari