KULONPROGO – Jika tak ada perubahan rencana, mulai hari ini (10/11) dan Rabu (11/11) besok akan diadakan sosialisasi pengukuran dan pematokan lokasi calon bandara. Warga, terutama pemilik lahan, diminta mengikuti proses pengukuran itu secara cermat.
“Belum ada perubahan dari rencana semula, sosialisasi tentang pengukuran dan pematokan akan dilaksanakan dua hari, mulai besok (hari ini) dan Rabu (11/11),” terang Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo ditemui usai menghadiri pembinaan dan pengarahan hukum kepada para kepala Desa di Gedung Kejaksan Negeri (Kejari) Wates, kemarin (9/11).
Hasto meminta kepada warga pemilik lahan calon bandara mencermati proses yang dilakukan. Warga bisa melakukan klarifikasi kepada tim jika ada ukuran tanah yang kurang pas, terlebih penyelesaian bisa dilakukan di lapangan saat itu juga.
Hasto menjelaskan, sosialiasi diutamakan untuk para tokoh-tokoh mulai kepala desa hingga dukuh, dan warga kendati tidak semua. Untuk Desa Glagah dan Palihan masing-masing akan ada dua tim. Sementara untuk Desa Kebonrejo, Jangkaran, dan Sindutan masing-masing satu tim.
“Sosialisasi kali ini beda dengan konsultasi publik, kalau dulu kan warga ditanting (dimintai jawaban) setuju atau tidak dengan rencana pembangunan bandara. Tapi kalau sekarang sosialisasi terkait kegiatan pemetaan, pengukuran, dan pematokan,” katanya.
Dijelaskan, terkait pematokan juga beda dengan dahulu. Kali ini lebih untuk memastikan masing-masing bidang tanah yang akan disesuaikan antara warga dan hasil pengukuran tim.”Warga silahkan mengikuti dengan cermat, jika ada hal-hal yang tidak cocok langsung klarifikasi saja dan selesaikan saat itu juga, daripada harus lain waktu,” jelasnya.
Disinggung masih ada 45 warga yang menolak, Hasto menyatakan tidak masalah. Sebab pemerintah daerah secara persuasif juga melakukan pendekatan. Namun, ketika masih ada yang belum bersedia pemkab akan tetap menghormatinya.
“Masih bisa menghormati, dalam hal ini belum bersedia dipasang patok, kan juga tidak harus dipatok. Karena bisa dengan citra satelit. Kalau harapan saya daripada nanti ketinggalan dalam hal klarifikasi luasan bidangnya oleh tim, lebih baik ikuti proses ini,” imbaunya.
Menurutnya, untuk klarifikasi luasan bidang tanah ini penting. Karena dengan begitu, warga bisa tahu antara bidang yang mereka miliki dengan bidang yang dipetakan menurut tim. “Semisal di sertifikat 1.000 meter persegi, tapi kok tim menyebutkan hanya 900 meter persegi atau bahkan 1.500 meter persegi, langsung diklarifikasi dan diluruskan. Karena dalam tim juga ada petugas dari BPN yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan,” ujarnya.
Ditambahkan, pengukuran tanah ini nantinya juga akan menjadi patokan tanah lahan bandara yang diakui secara sah oleh BPN. Sehingga kapanpun atau seandainya boleh atau tidak boleh dibangun pun sudah tahu jelas luas tanahnya yang akan digunakan untuk bandara.
Hasto memaparkan, dengan tetap menolak pun tidak akan menghambat proses pembebasan lahan. Itu karena setelah IPL gubernur ditetapkan dan menjadin ketetapan, akuisisi lahan menjadi tahapan yang pasti dilakukan.
“Kalau tidak diperkenankan oleh yang punya, uangnya kan dititipkan ke pengadilan. Artinya proses tetap jalan terus, tidak lantas karena ada yang belum membolehkan kemudian proses berhenti kan tidak. Yang membolehkan kan bisa tetap dilakukan pembayaran,” paparnya.
Terkait wacana PT Angkasa Pura I yang ingin mempercepat proses pembangunan bandara pascatergelincirnya Batik Air di Bandara Adisutjipto beberapa waktu lalu, Hasto menyatakan, istilah mempercepat ini berbanding lurus dengan proses yang kini terus berjalan. “Mungkin lebih tepat menghilangkan hambatan, karena proses itu sudah berjalan dan sudah tidak bisa ditawar. Seperti proses akuisisi lahan juga sudah ada time line-nya,” ucap Hasto.
Pemkab Kulonprogo juga segera melakukan pembebasan jalan, masjid, gereja dan sekolah kemudian memindahkannya. Terlebih sekda beserta tim di kabupaten juga sudah siap. “Pada prinsipnya setelah sosialiasi langsung turun ke lapangan selama 30 hari ke depan maksimal, April nanti appraisal independent selesai,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Kulonprogo Astungkoro saat dikornfirmasi menyatakan belum dapat memberi kepastian kapan pelaksanaan sosialisasi pengukuran dan pematokan dilakukan. “Kesiapan dan kepastian jadi atau tidak masih menunggu BPN,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono mengungkapkan, pihaknya akan tetap melawan jika pematokan dilakukan di tanah hak milik warga WTT. Saat sosialisasi pengukuran dan pematokan itu dilakukan, WTT juga akan menggelar orasi dan mujahadah di sekitar lokasi.
Ia mengklaim setidaknya ada 500-an orang akan bergabung dalam orasi dan mujahadah selama sosialisasi berlangsung. “Kami tidak akan hadir, dan memang tidak ada undangan sejauh ini. Kami akan bikin acara sendiri dengan mujahadah di lokasi,” ujarnya. (tom/ila/ong)