Hendri Utomo/Radar Jogja
PROAKTIF: Pengarahan dan pembinaan hukum terkait pengelolaan dana desa di aula Kejari Wates Kulonprogo, kemarin.


KULONPROGO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates mengumpulkan 88 kepala desa (kades) se Kulonprogo di Aula Kejari setempat, kemarin (9/11). Mereka diberi pengarahan dan pembinaan hukum terkait pengelolaan dana desa. Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wates Edwin Kalampangan mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsi kejaksaan, kegiatan kali ini bertujuan membantu pemerintah daerah khususnya kepala desa dalam mengelola dana desa. “Harapannya, para kades bisa lebih paham, sehingga dana desa bisa terserap dengan baik, sekaligus tidak menjadi temuan hukum di kemudian hari,” katanya.
Dijelaskan, kesadaran hukum sangat penting karena dapat menunjang penanganan hukum. Baik tindak pidana, perdata dan tata usaha negara. Pembinaan kali ini dinilai tepat momen, karena dari 88 kades yang diundang, 35 kades di antaranya baru saja dilantik.
“Terlebih kades saat ini menerima dana desa cukup besar dengan proses pencairan yang bertahap dan kemungkinan rumit bagi yang belum pernah menerimanya,” jelasnya.
Menurut Edwin, penyaluran dana desa memiliki tujuan baik, yakni untuk penguatan dan pemberdayaan desa, yang pada gilirannya juga untuk penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna menompang pembangunan nasional.
“Saat dikelola dengan baik, apa yang sudah diprogram dan direncanakan dengan baik tentu akan memberi kemanfaatan yang besar. Namun jika tidak, tujuan itu tidak akan terwujud, salah-salah justru bisa menjadi temuan hukum,” ujarnya.
Sementara di lapangan, masukan berkenaan dengan tertib adminsitrasi dan pengelolaan keuangan dan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, akan diberikan. Inspektorat, BPKP atau BPK tentu juga dilibatkan.
Kepala Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Riyadi Sunarto menegaskan, seluruh kepala desa diminta menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bukan suatu rahasia.
Anton Supriyono, Kades Banjaroya, Kalibawang, mengatakan, kelengkapan administrasi masih menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Selain pendampingan, pemerintah desa memang butuh diawasi dan segera diingatkan jika ada yang kurang tepat.
“Ini bagus sekali, secara hukum kita sangat terbantu dengan pemahaman yang diberikan oleh kejari, sehingga tidak ragu-ragu dan takut lagi jika sudah tahu langkah yang ditempuh benar,” katanya. (tom/laz/ong)