RIZAL SETYO N/RADAR JOGJA
SUPERVISI: Tim Direktorat PLRKM melakukan supervisi dan bimtek ke sejumlah pusat rehabilitasi mandiri yang dikelola swasta atau masyarakat, Senin (9/11). Bimtek ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pecandu.
JOGJA – Badan Narkotika Nasional (BNN) serius untuk meningkatkan kapasitas rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Baik yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik pemerintah maupun tempat rehabilitasi yang dikelola swasta dan swadaya kelompok masyarakat.
Anggota Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakarat (PLRKM) Tri Sulistya menyebutkan, penguatan lembaga atau tempat rehabilitasi merupakan bagian tak terpisahkan dari program nasional Gerakan Rehabilitasi 100.000 Pecandu yang digaungkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
“Agar program pemulihan pecandu berhasil dan mereka dapat produktif kembali di masyarakat, maka pelaksana yang membidangi masalah narkoba harus profesional,” katanya, Senin (9/11).
Dalam kunjungan supervisinya ke DIJ dan Jawa Tengah, Direktorat PLRKM Bidang Rehabilitasi sempat melakukan kunjungan ke beberapa tempat rehabilitasi. Seperti Yayasan Kunci dan Galilea di Sleman yang sampai saat ini tetap melayani rehabilitasi narkoba.
“Di Jawa Tengah ada Yayasan Santa Maria di Cilacap, di Solo ada Mitra Alam, Anargya dan Yayasan Pasca. Serta di Semarang ada tempat rehabilitasi Rumah Damai yang kami beri bantuan dan supervisi,” ujarnya.
Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tempat rehabilitasi nonpemerintah ini dilihat dari berbagai segi. Tri menerangkan, salah satunya adalah kemampuan tempat rehab untuk memberikan layanan rawat inap maupun rawat jalan.
“Untuk perawatan rehab seperti detoksifikasi, jika belum memiliki kemampuan untuk itu, tempat rehab swasta bisa merujuk di puskesmas atau rumah sakit yang memiliki fasilitas mumpuni,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tri menyebutkan, untuk menjadikan tempat rehab profesional, maka diperlukan bimbingan teknis (bimtek) dan penilaian. Hal ini sebagai bentuk kontrol terhadap mutu layanan rehabilitasi yang diberikan.
“Kita ingin agar mutu layanan yang akuntabel dan transparan kepada publik. Sebab itu, bimtek kami lakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat melaksanakan program rehabilitasi sesuai standar pelayanan minimal,” sebutnya.
Sementara itu, BNNP DIJ membuat program pemberdayaan masyarakat yang disebut Program Anti Narkoba Kelurahan-Masyarakat Sepakat (Pak Mamat). Lewat program ini dipilih sepuluh desa atau kelurahan di DIJ untuk menggelorakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Staf Bidang Pencegahan BNNP DIJ Lisa Sunaryo Putri, menuturkan masing-masing desa/kelurahan mendapat bantuan Rp 10 juta untuk program P4GN yang telah dirancang. Penerima bantuan adalah Kelurahan Prawirodirdjan dan Pringgokusuman (Kota Jogja), Desa Ngentakrejo dan Margosari (Kulonprogo). “Serta di Desa Mayungan dan Busuran (Bantul), Desa Kepek dan Ngoro-Oro (Gunungkidul), serta Desa Banyuraden dan Margoluwih (Sleman), ” ungkapnya. (riz/ila/ong)