SLEMAN- Pejabat Bupati Sleman Gatot Saptadi meminta Komisi Pemilihan Umum melaporkan penggunaan anggaran pilkada secara berkala. Itu guna menjawab pertanyaan publik terkait transparansi belanja. Terlebih, semua belanja kepentingan sosialisasi dan publikasi calon ditekel semua oleh KPU menggunakan dana APBD. Total mencapai Rp 22 miliar. “Laporan tak perlu menunggu pilkada selesai,” ujarnya kemarin (10/11).
Menurut Gatot, KPU tak beda dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Pengelolaan anggaran ditangani sekretariat KPU dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo berencana memanggil KPU untuk dimintai keterangan tentang penggunaan anggaran. Termasuk menanyakan banyaknya alat peraga rusak dan hilang namun tak ada perbaikan atau penggantian. Inoki menilai ada yang tak beres dengan kinerja KPU sehingga proses sosialisasi berjalan lamban.”Semua progres KPU akan lebih bagus jika diunggah di website. Termasuk belanja anggaran,” katanya.
Inoki menegaskan, tak ada kebijakan KPU bersifat rahasia. Masyarakat berhak tahu atas kinerja dan pelaksanaan tahapan pilkada. Bahkan, dalam pengadaan barang dan jasa, masyarakat berhak tahu tentang siapa pemenang dan pelaksananya, serta nilai kontraknya.
Inoki menegaskan, bukan hanya peserta pilkada dan tim sukses pasangan calon yang harus transparan dalam penggunaan dana kampanye. Sebagai pelaksana pilkada, KPU harus menjadi contoh terlebih dulu.
“Jadi, masyarakat bisa ikut memantau. Ini bentuk pengawasan publik,” tandasnya.
Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Shidqi menyatakan siap memberikan penjelasan kepada siapa saja yang ingin mengetahui informasi penggunaan anggaran pilkada. “Kami terbuka, silahkan sampaikan,”ujarnya.(yog/din/ong)